MAKLUMAT – Muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama (NU) selalu punya cara untuk menyimpan cerita. Ia bukan sekadar panggung pemilihan ketua. Ia adalah ruang bagi sebuah “rumah besar” untuk menata napasnya kembali di tengah desakan zaman yang acap kali terasa menyesakkan. Namun, kali ini, ada yang terasa ganjil. Polemik lokasi mendadak mencuat, berubah menjadi arena silat politik yang urat lehernya menegang. Kita seperti melihat penghuni rumah yang sibuk bertengkar soal arah kiblat di ruang tamu sendiri, sementara atap di atas kepala mungkin sedang retak dan butuh diperbaiki.
Insyaallah, Muktamar akan dilangsungkan pada 1–5 Agustus nanti. Entah di mana ia akan berlabuh—di pesantren yang sunyi dengan aroma tanah setelah hujan, atau di kota yang bising dengan lampu-lampu neon yang memutihkan malam—itulah misteri yang masih menunggu jawaban.
Mengapa lokasi menjadi sedemikian krusial? Bagi para kiai, tempat bukanlah sekadar koordinat di peta. Tempat adalah doa. Muktamar di lingkungan pesantren, dengan bau buku kitab kuning dan keringat santri yang tulus, adalah ikhtiar merawat ruh agar tetap membumi. Namun, ada arus pragmatisme yang meniup kencang. Ia membawa narasi efisiensi kota besar yang mentereng. Di sana, muktamar tidak lagi bicara soal sanad ilmu. Ia bicara tentang kemegahan panggung dan kedekatan dengan kursi kekuasaan.
Di balik riuh itu, kita mencium aroma yang lebih tajam: intervensi. Istana mulai melirik. NU kini dianggap sebagai “jangkar stabilitas” menuju 2029. Ketika sebuah organisasi menjadi terlalu seksi, ia selalu ditarik ke dua arah: menjadi alat yang manut, atau tetap tegak sebagai penjaga moral bangsa. Politik, dalam banyak hal, memang punya cara sendiri untuk menyusup ke celah-celah terkecil di balik jubah kiai.
Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah pernah mengingatkan bahwa kepemimpinan bukanlah perburuan aset duniawi. Ia adalah hirasatuddin wa siyasatuddunya—mengawal agama sekaligus mengelola dunia dengan bening.
Mungkin ini saatnya bertanya: apakah mereka yang berebut lokasi masih menjadikan kemaslahatan publik sebagai kompas? Atau jangan-jangan, kita sudah terjebak hubbur-ri’asah? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin telah lama memberi peringatan tentang ambisi kursi yang mematikan mata batin, membuat jabatan tampak seperti piala, padahal sejatinya ia adalah beban yang memanggul tanggung jawab.
Keputusan Rais Aam KH Miftachul Achyar membatalkan hasil sidang adalah sebuah tamparan struktural. Nakhoda ingin menegaskan posisinya. Ia ingin menjaga marwah agar tidak diatur oleh riuh rendah massa yang terprovokasi. Namun, bagi kita di akar rumput, ini adalah alarm bahaya. Jika pengurus pusat dan daerah tak bisa duduk tenang menentukan tempat bertemu, bagaimana mungkin kita percaya mereka mampu menjaga nasib umat di masa depan? Kekacauan ini adalah cermin retak dari sebuah organisasi yang tengah kehilangan kompas internalnya.
Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Nashaihul Ibad mengingatkan bahwa niat adalah ruh perbuatan. Jika muktamar sudah dicemari syahwat politik, kekacauan akan menjadi menu sehari-hari. Kita melihat rumah yang atapnya bocor, tapi penghuninya justru sibuk berebut kursi paling empuk di ruang tamu. Kita lupa, saat hujan turun, yang basah adalah seluruh isi rumah, bukan hanya mereka yang duduk di kursi empuk itu.
Mungkin, sudah saatnya kita sama-sama menurunkan ego dan menaikkan musyawarah. Jangan biarkan kursi muktamar menjadi lebih panas daripada api neraka. Kehormatan tidak datang dari kursi, melainkan dari kerja sunyi yang diridhai. Bagi kita semua, jangan gadaikan suara demi jabatan yang besok lusa akan ditinggalkan. Ingatlah, jabatan di PBNU adalah amanah di hadapan Allah, bukan di hadapan penguasa yang posisinya berganti tiap musim pemilu.
Mari mengembalikan muktamar ke khittahnya: sebuah perayaan gagasan, bukan barter jabatan. Asalkan hati para kiai tetap satu. Marwah NU tidak terletak pada kemegahan gedung. Ia ada pada kebersihan nurani saat bersujud. Ia adalah menjaga api tradisi agar tidak padam oleh angin politik yang dingin.
Jangan biarkan rumah besar ini roboh hanya karena kita berebut kursi di teras depan, sementara fondasi cinta yang kita bangun—batu demi batu, doa demi doa—mulai retak dimakan ambisi yang fana. NU bertahan selama ini bukan karena kekuatan politiknya, melainkan karena akar spiritualnya yang menghunjam dalam ke tanah tradisi. Jika akar itu kita tebas demi kepentingan pragmatis, apa lagi yang tersisa?
Bagi nahdliyin, muktamar bukanlah perihal siapa yang memegang tongkat kepemimpinan, melainkan perihal menjaga agar detak jantung organisasi tetap selaras dengan denyut nadi umat yang menaruh harap pada kemandirian kiai. Di pundak kitalah, sejarah sedang menitipkan beban: mampukah kita menjaga rumah ini tetap teduh di tengah badai ambisi yang tak pernah kenal kata cukup?
