MAKLUMAT — Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 menelurkan sejumlah poin kesepakatan yang fundamental bagi peta politik nasional, termasuk dorongan pembentukan koalisi permanen dan usulan untuk mengembalikan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan keinginan partainya untuk melakukan transformasi besar dalam pola kerja sama politik di tanah air. Golkar, lanjutnya, mendorong agar kerja sama antarpartai tidak lagi sekadar urusan taktis demi memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) semata.
“Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” kata Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Ahad (21/12/2025).
Menjaga Stabilitas dan Kesinambungan
Bahlil menyebut, pembentukan koalisi secara permanen itu bertujuan menjaga stabilitas politik agar pembangunan nasional tidak terganggu oleh dinamika kepentingan sesaat. Koalisi tersebut diharapkan tidak akan bubar setelah Pemilu usai, melainkan terus mengikat dan bersinergi di parlemen dan pemerintahan.
“Tujuannya adalah untuk memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah memperoleh dukungan politik yang stabil, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang,” kelakarnya.
“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” sambung pria asal Papua yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu
Pilkada Lewat DPRD
Lebih lanjut, selain soal koalisi, forum Rapimnas I Golkar 2025 juga mengusulkan agar mekanisme Pilkada dikembalikan melalui DPRD. Meski begitu, Bahlil menandaskan bahwa pelaksanaan mekanisme tersebut harus tetap menjamin keterlibatan publik dalam prosesnya.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata dia.
Kendati demikian, Bahlil menegaskan bahwa terkait Pemilu secara umum, Partai Golkar tetap mendukung sistem proporsional terbuka, namun dengan catatan perlu adanya perbaikan teknis yang signifikan.
“Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil,” sebutnya.
