MAKLUMAT – Timur Tengah kini berada di ambang jurang ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada 28 Februari 2026, serangan udara gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Iran, yang mengakhiri hidup Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di kompleks kediamannya di Teheran. Kematian Khamenei, yang digambarkan oleh media pemerintah Iran sebagai hasil dari ledakan brutal tersebut, bukan hanya tragedi nasional bagi Iran, tetapi juga titik balik historis dalam dinamika geopolitik global.
Ini menandai akhir era kepemimpinan yang panjang sejak Revolusi Islam 1979, di mana Khamenei menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat. Kini, dengan hilangnya figur sentral ini, kawasan yang sudah tegang sejak konflik Syria, Palestina, dan program nuklir Iran, berpotensi memasuki fase perang asimetris multi-front yang lebih destruktif.
Kehilangan Khamenei, yang lahir pada 1939 dan naik ke tampuk kekuasaan pada 1989 setelah Ayatollah Ruhollah Khomeini, telah memicu reaksi keras dari Iran. Televisi pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari, sementara Komando Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan akan melancarkan “operasi ofensif paling intens” terhadap Israel dan pangkalan AS di Timur Tengah.
Laporan Bulan Sabit Merah Iran mencatat setidaknya 201 korban jiwa dan 747 luka-luka di berbagai provinsi, termasuk serangan ke sekolah dasar putri di Minab yang menewaskan puluhan anak-anak. Serangan balasan Iran melibatkan ratusan rudal balistik dan drone, yang menargetkan Tel Aviv, bandara di Uni Emirat Arab, dan fasilitas militer AS di Teluk.
Meski sistem pertahanan seperti Iron Dome, David Sling, hingga Arrow 3 Israel berhasil menangkal sebagian, korban sipil di Israel mencapai satu jiwa dan puluhan luka-luka. Fenomena ini menggarisbawahi bagaimana serangan presisi AS-Israel, yang disebut “Operation Epic Furry,” telah mengubah Iran dari negara proksi menjadi subjek agresi langsung, mirip dengan pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani pada 2020 yang memicu eskalasi serupa.
Secara geopolitik, kematian Khamenei dan serangan tersebut telah meregangkan jaringan aliansi di Timur Tengah. Iran, yang selama era Khamenei mendukung Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan Hamas di Gaza, kini menghadapi tantangan internal untuk menjaga koherensi ideologis. Dewan Transisi Sementara, yang terdiri atas Presiden Masoud Pezeshkian, kepala kehakiman Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, dan Majelis Ahli Alireza Arafi dari Dewan Penjaga Konstitusi, diproyeksikan memulai proses pemilihan pemimpin baru mulai Ahad, 1 Maret 2026.
Figur seperti Mojtaba Khamenei, putra Khamenei, atau tokoh petinggi IRGC, menjadi calon kuat, tetapi transisi ini bisa memperlemah posisi Iran jika muncul faksi garis keras yang menolak kompromi. Di sisi lain, AS dan Israel melihat ini sebagai peluang emas untuk menggulingkan rezim ulama, dengan Presiden Donald Trump menyebutnya “kesempatan emas” dan menyerukan rakyat Iran “mengambil alih pemerintahan mereka.”
Namun, pakar seperti Ian Lesser dari German Marshall Fund memperingatkan risiko perang berkepanjangan yang tidak terukur, termasuk dukungan Iran terhadap proksi syiah yang mungkin bereaksi dengan terorisme negara di Barat.
Ekonomi global ikut terpukul parah. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons memicu lonjakan harga minyak, dengan pasar dunia khawatir tentang gangguan pasokan energi yang vital bagi Asia dan Eropa. China, mitra dagang utama Iran, telah menyerukan AS-Israel untuk menghentikan serangan, sementara organisasi internasional seperti OPEC dan ASEAN mempertimbangkan intervensi untuk mencegah krisis inflasi global.
Dampak ini tidak hanya terbatas pada Timur Tengah; konflik Sunni-Syiah yang sudah memanas sejak 1979 kini berpotensi meluas ke negara-negara tetangga seperti Irak dan Suriah, di mana demonstrasi massal menolak agresi AS-Israel telah melibatkan ribuan warga. Secara keseluruhan, peristiwa ini mengingatkan pada Revolusi Iran 1979, di mana Khomeini menginstalasi rezim teokratik yang menantang dominasi Barat, tetapi kini, tanpa figur seperti dia, Iran mungkin kehilangan fondasi ideologisnya, membuka pintu bagi transformasi radikal atau fragmentasi regional.
Meski demikian, ada harapan bahwa diplomasi internasional, melalui mediator seperti Rusia atau Turki, dapat mencegah eskalasi total. Namun, tanpa Khomeini atau Khamenei yang memadukan spiritualitas dan strategi, Timur Tengah berisiko menjadi medan perang permanen yang mengancam stabilitas global. Seperti yang dikatakan oleh analis, “Preserving the Islamic Republic is more important than preserving any individual“, tetapi apakah sistem ini bisa bertahan tanpa pemimpin karismatiknya?
Dampak Spesifik Konflik Timur Tengah (Serangan AS-Israel terhadap Iran) terhadap Ekonomi Indonesia
Konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, yang mencapai puncaknya dengan serangan udara pada 28 Februari 2026 yang menewaskan Pemimpin Tinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, telah memicu ketidakstabilan global yang merembet ke ekonomi Indonesia.
Sebagai negara importir bersih minyak mentah dan bergantung pada jalur maritim internasional, Indonesia sangat rentan terhadap gangguan di Selat Hormuz, saluran vital yang mengalirkan sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Berikut adalah dampak spesifik yang dapat terjadi, didasarkan pada analisis terkini dari lembaga seperti Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan institusi ekonomi regional.
1. Lonjakan Harga Minyak dan Bahan Bakar
Salah satu dampak paling langsung adalah kenaikan harga minyak mentah global akibat ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai balasan. Menurut estimasi BI, harga minyak Brent bisa melonjak hingga US$100-120 per barel jika konflik berlanjut, meskipun asumsi awal pemerintah untuk 2026 masih US$70 per barel. Hal ini akan mendorong subsidi BBM naik signifikan, membebani APBN yang sudah defisit karena pandemi dan inflasi domestik. Misalnya, impor minyak Indonesia pada Januari 2026 mencapai US$3,17 miliar, naik 27,52% YoY, dan konflik ini bisa membuatnya lebih mahal lagi. Pertamina sedang membangun cadangan darurat untuk 20 hari pasokan, tapi gangguan jangka panjang bisa memicu kelangkaan bensin dan solar, memengaruhi transportasi serta produksi industri.
2. Pelemahan Nilai Tukar Rupiah dan Volatilitas Pasar Modal
Konflik ini memicu arus modal keluar dari pasar emerging seperti Indonesia menuju aset aman (safe-haven) seperti USD atau emas, sehingga rupiah melemah. Data terbaru menunjukkan rupiah turun ke Rp16.868 per USD pada Maret 2026, dengan kerugian harian mencapai 81 poin akibat spekulasi energi dan ketegangan regional. BI telah melakukan intervensi di pasar spot dan non-deliverable forward untuk stabilkan mata uang, tapi risiko outflow investasi asing tetap tinggi, terutama di saham properti dan manufaktur yang bergantung impor. IHSG (indeks saham Jakarta) anjlok 1,7% atau 143 poin pada sesi pertama pasca-serangan, dengan sektor energi dan logistik paling terdampak. Investor asing khawatir inflasi naik, yang bisa menekan pertumbuhan GDP nasional dari target 5,2% menjadi di bawah 4,87%.
3. Tekanan Inflasi Domestik dan Daya Beli Masyarakat
Kenaikan harga energi secara otomatis mendorong inflasi inti naik 2-3 poin persentase tahunan, memengaruhi biaya hidup rumah tangga. Sektor makanan dan transportasi akan terpukul paling keras, dengan harga telur, daging, dan bahan pokok naik karena subsidi BBM yang tak cukup ditanggung anggaran.
Menurut Kemenkeu, konflik ini bisa menekan daya beli konsumsi masyarakat, terutama di kalangan menengah bawah yang menghabiskan 30-40% pendapatan untuk transportasi. Selain itu, gangguan rantai pasok global, seperti penundaan kapal dari Timur Tengah—menambah biaya impor barang elektronik dan tekstil, yang menyumbang 20% ekspor Indonesia. Proyeksi IMF menunjukkan inflasi bisa mencapai 5% jika konflik berlarut-larut, memaksa BI menaikkan suku bunga untuk kontrol moneter.
4. Gangguan Perdagangan Internasional dan Investasi Asing
Indonesia memiliki hubungan dagang erat dengan Timur Tengah, termasuk impor rempah-rempah, gandum, dan eksportasi sawit. Penutupan Selat Hormuz berisiko memperlambat kapal-kapal yang melewati Jalur Sutra Maritim Modern, mengganggu ekspor sawit ke India dan China via rute alternatif yang lebih panjang.
Volume perdagangan internasional diprediksi menurun 5-10% jika permintaan global lesu, memengaruhi neraca perdagangan surplus positif saat ini. Lebih lanjut, investor asing mundur dari obligasi dan saham Indonesia karena risiko geopolitik, dengan potensi hilangnya US$5-10 miliar FDI tahunan. Pemerintah sedang cari diversifikasi suplai minyak dari AS dan Afrika Utara melalui MoU Pertamina, tapi ini butuh waktu dan biaya tambahan.
5. Risiko Sosial-Ekonomi Tambahan
Selain dampak finansial, konflik ini bisa picu migrasi buruh Indonesia yang terjebak di Timur Tengah—setidaknya 500.000 pekerja migas dan konstruksi terdampak, yang mengganggu remitansi sebesar US$9 miliar/tahun. Sektor pariwisata juga goyah, dengan turis dari Eropa dan Asia Tenggara kurangi kunjungan ke Bali karena ketakutan perjalanan. Secara keseluruhan, BI memproyeksikan perlambatan ekonomi nasional 0,5-1% jika konflik berlangsung >3 bulan, dengan prioritas mitigasi melalui cadangan devisa dan stimulus fiskal.
Pemerintah Indonesia telah aktif diplomasi melalui ASEAN dan G20 untuk desak dialog damai, sambil membangun infrastruktur energi terbarukan guna kurangi ketergantungan minyak. Namun, tanpa resolusi cepat, dampak ini bisa memperburuk ketimpangan sosial. (***)
