MAKLUMAT — Persoalan pendidikan dan cara mahasiswa mengawasi jalannya pemerintahan menjadi bagian dari pembicaraan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Salman Al Farisi STIT Muhammadiyah Kediri saat bersilaturahmi dengan Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Zarkasyi atau Cak Imam di kantornya, Selasa (6/10/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialog. Para kader IMM membicarakan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, partisipasi mahasiswa dalam kebijakan publik, hingga pengawasan terhadap kerja parlemen. Silaturahmi itu juga menjadi bagian dari persiapan Darul Arqam Dasar (DAD) IMM Komisariat Salman Al Farisi yang turut mengundang Cak Imam sebagai narasumber.
Pembahasan pendidikan kemudian mengarah pada posisi mahasiswa dalam melihat persoalan di masyarakat. Cak Imam mendorong kader IMM agar tidak berhenti pada pembicaraan yang bersifat umum. Ia meminta mahasiswa turun langsung untuk melihat kondisi pendidikan dan mengumpulkan data dari masyarakat.
“Mahasiswa jangan hanya berbicara berdasarkan asumsi. Coba lakukan riset kepada masyarakat, bagaimana sebenarnya kualitas pendidikan kita hari ini,” katanya.
Dorongan tersebut membuat pembicaraan bergeser dari kebijakan di atas kertas menuju pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan pendidikan. Mahasiswa dapat melihat apakah program yang dibuat pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk persoalan akses, fasilitas, proses pembelajaran, dan kondisi peserta didik.
Cak Imam juga mengajak kader IMM menyusun pertanyaan yang dapat menjadi bahan kajian. Menurut dia, mahasiswa perlu melihat lebih jauh apakah kualitas pendidikan sudah dirasakan secara merata oleh masyarakat Kota Kediri.
“Sejauh mana pendidikan kita sudah berkualitas? Apakah aksesnya sudah merata? Bagaimana kualitas pembelajaran, fasilitas, karakter peserta didik, hingga kesiapan lulusan?” ujarnya.
Dari persoalan pendidikan, dialog berlanjut pada peran mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Salah satu hal yang dibicarakan adalah parliamentary watch, yakni upaya masyarakat untuk mengikuti dan mengawasi kerja parlemen. Mahasiswa dinilai memiliki ruang untuk terlibat melalui kajian kebijakan, pemantauan agenda parlemen, serta penyampaian kritik yang didukung data.
Pembicaraan itu menempatkan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil yang dapat ikut melihat bagaimana fungsi DPR dijalankan. Pengawasan tersebut tidak berhenti pada masa pemilu, sebab setelah wakil rakyat terpilih, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengetahui dan menilai kerja lembaga perwakilan.
“Mahasiswa harus ikut mengawal parlemen. Jangan sampai setelah pemilu selesai, mahasiswa tidak lagi memperhatikan bagaimana wakil rakyat menjalankan mandatnya,” jelasnya.
Bagi kader IMM, pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan yang sederhana. Mereka dapat mempelajari produk legislasi, mengikuti agenda rapat yang terbuka untuk publik, mengkaji kebijakan, menghimpun aspirasi masyarakat, serta menyampaikan kritik berdasarkan temuan di lapangan.
Silaturahmi tersebut akhirnya tidak hanya menjadi agenda menjelang DAD. Pertemuan itu memberi ruang bagi kader IMM untuk membicarakan bentuk keterlibatan mahasiswa dalam persoalan publik. Riset pendidikan dan pengawasan parlemen menjadi dua hal yang dapat dikembangkan melalui kerja organisasi maupun kegiatan intelektual kader.
Melalui pertemuan tersebut, IMM Komisariat Salman Al Farisi STIT Muhammadiyah Kediri juga mendapat dorongan untuk membawa pembahasan di ruang kaderisasi ke persoalan yang ditemui masyarakat. Kerja mahasiswa tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang dilakukan pemerintah dan parlemen, tetapi berlanjut pada upaya melihat dampaknya dan mengawalnya.
“Jangan hanya bertanya apa yang dilakukan pemerintah dan parlemen. Kita juga perlu bertanya, apa yang bisa kita lakukan agar kebijakan itu benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat?” pesan Cak Imam.
*) Penulis: Chandra Aditya
