MAKLUMAT — Indonesia Emas 2045 terus digaungkan sebagai cita-cita besar bangsa. Pemerintah ingin membawa Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang kuat, dan kesejahteraan yang merata.
Namun, di tengah ambisi tersebut, ada persoalan mendasar yang perlu dipertanyakan: bagaimana Indonesia dapat menjadi negara maju jika kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan masih membutuhkan perhatian serius?
Pemerintah saat ini menjalankan berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG dan Rp83 triliun untuk KDMP.
Sementara itu, anggaran pendidikan secara keseluruhan mencapai sekitar Rp757,8 triliun. Angka-angka tersebut memperlihatkan besarnya skala pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah. Namun, besarnya anggaran juga menuntut pertanyaan tentang bagaimana setiap rupiah dibelanjakan dan sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
Persoalannya bukan karena makanan bergizi dan pembangunan ekonomi desa tidak penting. Anak-anak membutuhkan asupan gizi yang memadai, sedangkan masyarakat desa membutuhkan kesempatan ekonomi yang lebih luas.
Akan tetapi, ada satu unsur yang tidak boleh dilupakan dalam pembangunan, yaitu manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola masa depan. Di sinilah pendidikan dan kesejahteraan guru seharusnya memperoleh perhatian yang sama seriusnya.
Anggaran Besar, Kenapa Kesejahteraan Guru Masih Jadi Persoalan?
Guru memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Mereka mengajar, membimbing, mengevaluasi kemampuan siswa, serta membantu membentuk karakter generasi muda.
Namun, tanggung jawab tersebut tidak selalu berjalan beriringan dengan kondisi kesejahteraan yang layak, terutama bagi sebagian guru non-ASN yang menghadapi keterbatasan penghasilan dan ketidakpastian status kerja.
Pada 2026, pemerintah menganggarkan lebih dari Rp14 triliun untuk berbagai tunjangan guru non-ASN melalui Kemendikdasmen. Pemerintah juga menaikkan insentif bagi guru non-ASN yang memenuhi persyaratan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan. Sementara itu, tunjangan profesi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik ditetapkan sebesar Rp2 juta per bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap kesejahteraan guru sebenarnya sudah berjalan. Namun, kebijakan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan guru memiliki beberapa lapisan yang belum dapat diselesaikan dengan satu kebijakan saja.
Di sinilah pertanyaan yang lebih mendasar perlu diajukan. Mengapa peningkatan kesejahteraan guru sering membutuhkan pembahasan panjang, penyesuaian kebijakan, persyaratan administratif, dan mekanisme pembiayaan yang rumit, sementara program prioritas berskala besar dapat direncanakan dengan alokasi anggaran yang sangat besar?
Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa pemerintah sama sekali tidak memperhatikan guru. Faktanya, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk gaji dan tunjangan tenaga pendidik. Namun, publik berhak mempertanyakan apakah dukungan tersebut sudah cukup untuk menjamin kehidupan yang layak bagi guru, terutama mereka yang belum memperoleh kepastian penghasilan dan status kepegawaian.
Kita perlu membedakan guru ASN, PPPK, dan non-ASN karena sistem penghasilan serta tunjangan mereka berbeda. Kenaikan insentif juga tidak sama dengan kenaikan gaji pokok. Karena itu, ketika membicarakan kesejahteraan guru, pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan kenaikan tunjangan bagi kelompok penerima tertentu.
Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana nasib guru yang belum memenuhi persyaratan tunjangan profesi, guru yang bekerja dengan penghasilan terbatas, dan guru di wilayah yang sulit memperoleh akses pengembangan profesional.
Guru tidak hanya membutuhkan pengakuan dalam pidato kenegaraan. Mereka membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian penghasilan, perlindungan kerja, akses pengembangan kompetensi, dan penghargaan yang sebanding dengan tanggung jawabnya.
MBG Penting, tapi Kebutuhan Anak Tidak Sekadar Gizi
Program MBG memiliki tujuan yang relevan dengan kebutuhan anak-anak Indonesia. Pemenuhan gizi dapat membantu mendukung kesehatan dan kesiapan belajar. Namun, makanan bergizi bukan satu-satunya unsur yang menentukan keberhasilan pendidikan.
Seorang siswa dapat memperoleh makanan yang layak setiap hari, tetapi tetap mengalami kesulitan belajar jika ia berada di ruang kelas yang tidak memadai, kekurangan bahan ajar, atau tidak mendapatkan pendampingan pembelajaran yang berkualitas. Sebaliknya, guru yang kompeten akan kesulitan menjalankan tugasnya secara optimal jika tidak memperoleh dukungan fasilitas dan kesejahteraan yang memadai.
Artinya, gizi dan pendidikan harus berjalan bersama. MBG tidak perlu diposisikan sebagai lawan pendidikan, tetapi keberhasilan MBG juga tidak boleh dijadikan pengganti keberhasilan peningkatan mutu pendidikan.
Dengan alokasi Rp335 triliun untuk MBG pada 2026, pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebutuhan mendasar sekolah dan guru tidak terabaikan. Publik perlu mengetahui bukan hanya berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi juga bagaimana program tersebut mendukung tujuan pendidikan secara terukur.
Persoalan serupa berlaku bagi KDMP. Penguatan ekonomi desa dapat memberikan manfaat jika koperasi dikelola secara transparan dan berkelanjutan. Namun, koperasi yang berkembang tetap membutuhkan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi keuangan, keterampilan usaha, dan pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi. Kemampuan tersebut tidak muncul begitu saja. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu fondasinya.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan hubungan antara program-program prioritas tersebut dengan strategi pembangunan manusia jangka panjang. Jangan sampai keberhasilan pembangunan lebih mudah diukur dari jumlah program yang berjalan daripada peningkatan kemampuan masyarakat.
Indonesia Emas Tidak Bisa Dibangun dengan Mengabaikan Guru
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyiapkan generasi menuju 2045. Hasil PISA 2022 menunjukkan bahwa hanya 18 persen siswa Indonesia berusia 15 tahun yang mencapai kompetensi minimum dalam matematika, 25 persen dalam membaca, dan 34 persen dalam sains. Data OECD tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran masih menjadi pekerjaan penting bagi Indonesia.
Data tersebut tidak berarti persoalan pendidikan hanya disebabkan oleh kesejahteraan guru. Kualitas pembelajaran dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi keluarga, fasilitas sekolah, kurikulum, metode pembelajaran, hingga pemerataan akses pendidikan. Namun, guru tetap menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki hasil belajar siswa.
Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan harus disertai kebijakan kesejahteraan guru yang terencana. Pemerintah perlu menyusun peta jalan peningkatan penghasilan guru, memperbaiki tata kelola tunjangan, memperluas akses sertifikasi, dan memberikan kepastian bagi guru yang masih menghadapi ketidakstabilan status kerja. Kebijakan tersebut harus didukung data penerima, target yang jelas, serta evaluasi yang terbuka kepada masyarakat.
Jika kenaikan penghasilan belum dapat dilakukan secara serentak, pemerintah dapat menetapkan tahapan dan kelompok prioritas berdasarkan kebutuhan serta kemampuan fiskal. Hal terpenting adalah adanya arah kebijakan yang jelas, bukan sekadar janji yang terus diulang.
Pemerintah juga perlu menilai keberhasilan pembangunan melalui hasil yang dirasakan masyarakat. MBG harus dinilai dari manfaat gizinya. KDMP harus dinilai dari keberlanjutan dan manfaat ekonominya. Pendidikan harus dinilai dari kualitas pembelajaran, kemampuan siswa, pemerataan akses, serta kondisi guru yang menjalankannya.
Semua program tersebut membutuhkan anggaran dan evaluasi. Namun, pendidikan memiliki konsekuensi jangka panjang yang tidak dapat diabaikan. Generasi yang sedang duduk di bangku sekolah hari ini akan menjadi tenaga kerja, pemimpin, peneliti, wirausahawan, dan warga negara pada 2045.
Mereka membutuhkan lebih dari sekadar bantuan jangka pendek. Mereka membutuhkan sistem pendidikan yang mampu membangun pengetahuan, keterampilan, karakter, dan daya saing.
Makan Bergizi, Koperasi Berdiri, Lalu Bagaimana Nasib Guru?
Tidak ada yang salah dengan memberi makan anak-anak Indonesia. Tidak ada yang salah dengan memperkuat perekonomian desa. Namun, negara juga harus memastikan bahwa guru yang mendidik anak-anak tersebut mendapatkan kesejahteraan yang layak.
Kita tidak dapat terus menuntut guru menghasilkan generasi unggul jika persoalan penghasilan, kepastian kerja, dan dukungan profesional mereka belum diselesaikan secara menyeluruh. Mengharapkan pendidikan berkualitas tanpa memperhatikan kondisi pendidiknya merupakan kebijakan yang perlu dipertanyakan konsistensinya.
Indonesia Emas 2045 tidak cukup dibangun melalui program yang besar dan mudah terlihat. Pembangunan juga harus hadir dalam kebijakan yang mungkin tidak selalu populer, tetapi menentukan masa depan: memperbaiki kualitas guru, meningkatkan hasil belajar, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan menjamin akses yang setara bagi seluruh anak Indonesia.
Pertanyaan akhirnya bukan apakah MBG harus dihentikan atau KDMP harus ditinggalkan. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah mampu menjalankan seluruh agenda tersebut tanpa mengesampingkan fondasi pembangunan manusia.
Sebab, ketika 2045 tiba, keberhasilan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak makanan yang dibagikan atau koperasi yang berdiri. Keberhasilan itu juga ditentukan oleh kualitas generasi yang dihasilkan sekolah-sekolah kita dan kesejahteraan orang-orang yang mendidik mereka.
Makan bergizi penting. Ekonomi desa penting. Namun, guru yang sejahtera dan pendidikan yang bermutu juga merupakan kebutuhan mendasar. Jika Indonesia benar-benar ingin menjadi negara maju, pendidikan tidak boleh hanya disebut sebagai prioritas dalam pidato. Komitmen tersebut harus terlihat dalam kebijakan, pembiayaan, dan hasil nyata yang dirasakan guru serta peserta didik.
Indonesia Emas 2045 seharusnya bukan hanya tentang apa yang diberikan negara kepada masyarakat hari ini, tetapi juga tentang kemampuan apa yang dibangun negara untuk masa depan.
*) Penulis: Ahmad Hoiron
Mahasiswa S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNESA
