MAKLUMAT — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik rencana pemerintah yang kembali menggunakan dana pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027. Organisasi guru tersebut menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam merespons berbagai kritik publik terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tetap berencana mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp224 triliun untuk mendukung pelaksanaan MBG tahun depan.
Menurut Iman, besarnya anggaran tersebut perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut arah kebijakan pendidikan nasional dan masa depan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Tahun depan, 2027, BGN tetap berencana menggunakan anggaran pendidikan sebesar Rp224 triliun,” kata Iman, Kamis (18/6/2026).
Ia menilai pemerintah belum memberikan respons memadai terhadap berbagai kritik yang muncul sejak program MBG diluncurkan. Bahkan, menurutnya, suara masyarakat yang mempertanyakan mekanisme pembiayaan dan implementasi program tersebut cenderung diabaikan.
Karena itu, lanjut dia, P2G meminta berbagai elemen masyarakat tetap mengawal dan mengkritisi kebijakan tersebut. Iman juga mendorong aksi mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, dan langkah hukum yang ditempuh kalangan guru agar terus berlanjut.
“Demo mahasiswa dan gugatan guru di MK serta gerakan masyarakat lainnya dalam menolak MBG harus tetap disuarakan dan dikawal,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah guru mengajukan uji materi Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai penggunaan dana pendidikan untuk mendukung program MBG berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Dalam sidang uji materi tersebut, Iman mengaku gugatan ke Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu jalan terakhir yang ditempuh para guru agar pemerintah mendengar aspirasi mereka terkait penggunaan anggaran pendidikan.
P2G berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan para pemangku kepentingan pendidikan sebelum menetapkan kebijakan anggaran yang berdampak langsung terhadap sektor pendidikan nasional.
Polemik MBG kini tidak lagi berkisar pada manfaat program semata, melainkan bergeser ke isu sumber pembiayaan. Kritik P2G menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa anggaran pendidikan yang seharusnya difokuskan untuk peningkatan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, dan sarana pendidikan justru terserap untuk program di luar fungsi utama pendidikan.
Namun pemerintah memandang MBG sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia. Perdebatan ini kemungkinan akan terus mengemuka menjelang penyusunan APBN 2027 karena menyangkut dua sektor strategis sekaligus, yakni pendidikan dan pembangunan kualitas generasi masa depan.
