MAKLUMAT – Kebocoran 1% anggaran MBG berpotensi merugikan negara lebih dari Rp2,6 triliun akibat lemahnya tata kelola dan sistem pengadaan yang tidak transparan. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurrahman melontarkan peringatan keras tersebut, menyusul mencuatnya dugaan kasus korupsi dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.
“ Total pagu anggaran Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2026 mencapai Rp268 triliun, atau setara dengan 10% dari total belanja negara,” jelas Rizal dikutip, Selasa (16/6/2026).
Berdasarkan data realisasi hingga Mei 2026, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp88,15 triliun untuk melayani 63,13 juta penerima manfaat melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mengingat skala anggarannya yang jumbo, celah penyimpangan sekecil apa pun akan langsung berdampak masif pada keuangan negara.
Merespons situasi ini, pemerintah pusat mulai mengambil ancang-ancang untuk merombak postur anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya rencana penyesuaian anggaran program MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini, Kementerian Keuangan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengalkulasi ulang kebutuhan riil di lapangan dan menargetkan proses penataan tata kelola ini rampung dalam kurun waktu satu bulan.
Terkait hal ini, tegas Rizal, INDEF mengingatkan pemerintah agar skema efisiensi yang sedang digodok tidak mengorbankan kualitas gizi maupun memangkas cakupan penerima manfaat. Ruang penghematan fiskal justru terbuka lebar pada komponen operasional, distribusi logistik, dan administrasi belanja.
Ia mengalkulasi jika pemerintah mampu meningkatkan efisiensi operasional sebesar 5% hingga 10% melalui digitalisasi pembayaran, konsolidasi pengadaan bahan pangan lokal, serta penyusunan dashboard monitoring real-time, maka negara dapat menghemat anggaran sebesar Rp13 triliun hingga Rp27 triliun.
Menghadang Lubang Tikus di Proyek Strategis
Rencana penataan ulang anggaran MBG oleh pemerintah menjadi momentum krusial untuk membuktikan bahwa program populis ini tidak sekadar menjadi ladang bancakan baru. Peringatan INDEF mengenai potensi kerugian Rp2,6 triliun dari kebocoran 1% menunjukkan betapa rapuhnya proyek skala masif jika tidak dibentengi oleh sistem pengawasan yang ketat.
Langkah Menteri Keuangan dan Mensesneg untuk menghitung ulang kebutuhan riil sudah tepat, namun efisiensi tidak boleh menyasar pengurangan porsi makanan anak-anak sekolah. Kunci utama keberhasilan program ini ada pada pemangkasan jalur distribusi logistik dan pelibatan langsung petani serta UMKM lokal.
Digitalisasi di tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus segera dipaksakan agar pelacakan anggaran berjalan transparan, sekaligus menutup rapat celah korupsi pengadaan dari tingkat pusat hingga ke daerah.
