PEMILIHAN umum (Pemilu) 2024 bukan sekadar ajang pergantian pemimpin, melainkan juga menentukan pertumbuhan dan perkembangan Indonesia di berbagai aspek selama lima tahun ke depan. Salah satu isu yang patut disorot adalah terkait permasalahan lingkungan.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup PP IPM Kholida Annisa berpendapat, meskipun pelaksanaan Pemilu 2024 semakin dekat, tapi dia merasa belum banyak gagasan-gagasan substansial yang muncul. Terutama terkait persoalan lingkungan.
”Padahal kan harapan kita ini kan dana sekian triliun yang dikeluarkan untuk pesta demokrasi itu kan harusnya dimaksimalkan termasuk dalam pertarungan gagasan untuk Indonesia ke depan,” katanya kepada Maklumat.id.
Dia berharap, agar dalam proses kontestasi Pemilu 2024 isu-isu berkaitan dengan permasalahan lingkungan jangan sampai menjadi isu yang subordinat. “Persoalan lingkungan itu harus menjadi salah satu prioritas pembahasan, salah satu isu utama dalam Pemilu 2024,” ujarnya.
Mengapa isu lingkungan harus menjadi prioritas? Sebab, Pemilu 2024 mendatang akan didominasi oleh kalangan muda, yakni dari generasi milenial dan generasi z (Gen-Z). Menurut Kholida, jika permasalahan lingkungan tidak tertangani dengan baik, maka kerusakan alam yang terjadi akan mengancam kehidupan, terlebih bagi kalangan muda.
”Bumi itu kan rumah, kalau rumah kita rusak, mau tinggal dimana? Kita ini generasi muda sebenarnya berada dalam ancaman bencana karena kerusakan alam yang terjadi. Kalau alam kita sudah rusak, Pemilu 2024 harus memikirkan juga generasi muda seperti kita ini,” ungkapnya.
Perempuan asal Kalimantan itu berpendapat, sejauh ini pemerintah seolah mempermudah izin-izin pertambangan dan investasi-investasi yang mengeksploitasi bentang alam Indonesia atas nama pembangunan dan kemajuan, sehingga yang imbasnya kerusakan alam dan bencana terjadi dimana-mana.
“Misalnya saja dalam PSN (Proyek Strategis Nasional) Bendungan Bener, yang menjadi dalih untuk mengeksploitasi tanah Wadas, itu potensi resiko bencana kedepannya kan tinggi,” sebutnya.
Pemerintah, lanjut Kholida, jangan hanya memikirkan keuntungannya atau aspek ekonominya saja, tapi aspek lingkungan juga harus menjadi pertimbangan utama dalam membuat kebijakan. Aspek lingkungannya harus dipikirkan dulu, kalau tidak begitu maka kerusakan lingkungan justru akan menjadi bumerang dan merembet ke berbagai aspek lainnya.
“Kalau lingkungan rusak, perekonomian juga terhambat, sosial budaya, bahkan pendidikan juga akan terdampak, akan ada lost generation jika sampai aspek lingkungan tidak diperhatikan serius oleh pemerintah,” terangnya.
Maka, menurut Kholida, pemimpin ke depan harus memiliki visi terkait lingkungan, sebab dari visi tersebutlah yang nanti akan diturunkan menjadi program dan kebijakan pemerintah. “Itu harus kita dorong juga agar para kandidat di Pemilu 2024 memiliki visi lingkungan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya dalam pidatonya pada acara Borneo Youth Camp di Kalimantan Barat lalu menegaskan, Presiden Indonesia selanjutnya harus berani untuk mengeluarkan kebijakan yang konkret berkaitan dengan lingkungan.
Menurut Abdul, isu lingkungan harus menjadi salah satu konsen atau fokus yang dibahas, sehingga nantinya akan bisa menjadi kebijakan yang konkret oleh pemerintah, serta diawasi oleh masyarakat, mahasiswa, serta berbagai elemen dan pegiat lainnya.
“Pesatnya pertumbuhan Kalimantan, juga adanya proyek IKN (Ibu Kota Nusantara), harus memperhatikan aspek lingkungannya, apalagi Kalimantan adalah paru-paru dunia,” ujar pria asal Makassar itu.
Abdul juga berpesan, agar selain melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan, para pemuda juga harus berani memulai ekonomi yang berbasikan lingkungan sebagai aset dan potensi masa depan. (*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
