Jalan Tengah Polemik Sound Horeg, Pemkab Jember Perkuat Regulasi dan Pengawasan

Sound Horeg

MAKLUMAT – Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak serta-merta melarang aktivitas sound horeg. Meski, aktivitas itu belakangan menuai keberatan dari sejumlah kalangan masyarakat dan tokoh agama.

Pemerintah memilih memperkuat pengaturan agar kegiatan tersebut tetap dapat berlangsung tanpa mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan warga.
Pernyataan itu disampaikan Fawait menanggapi demonstrasi pegiat dan pengusaha sound system di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Senin (16/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap wacana pelarangan sound horeg.
Fawait mengatakan, pemerintah memahami keberatan para pelaku usaha yang menggantungkan penghidupan pada aktivitas hiburan tersebut. Namun, pemerintah juga menerima aspirasi dari kalangan pesantren dan tokoh agama yang menilai pelaksanaan sound horeg di sejumlah tempat telah melampaui batas kewajaran.
“Para pengusaha sound melakukan aksi di depan Pemerintah Kabupaten Jember untuk menolak adanya rencana pelarangan, namun tidak menolak ketika ada pengaturan,” kata Fawait, Rabu (18/11/2026).
Menurut dia, keluhan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan yang berlangsung hingga dini hari. Bahkan, dalam sejumlah kasus sampai pukul 07.00. Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur yang diterbitkan pada Agustus 2025.
Keberatan terhadap sound horeg sebelumnya juga disampaikan sejumlah kalangan pesantren dan tokoh agama kepada pemerintah daerah, baik secara langsung maupun melalui surat. Polemik semakin mengemuka setelah Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram terkait sound horeg.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, Pemkab Jember berupaya mencari titik temu melalui penguatan regulasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Pemerintah menilai persoalan tidak semata-mata terletak pada keberadaan sound system, tetapi juga pada cara, waktu, lokasi, dan dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar.
Fawait mengatakan, ketentuan mengenai pembatasan sebenarnya telah diatur dalam surat edaran gubernur. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih membutuhkan pengawasan dan koordinasi lebih kuat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta aparat terkait.
Ia menjelaskan, kewenangan penerbitan izin keramaian bukan berada pada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Karena itu, pengendalian kegiatan membutuhkan koordinasi lintas instansi agar ketentuan yang berlaku dapat dijalankan secara efektif.
Pemkab Jember selanjutnya berencana menerbitkan surat edaran bupati sebagai penguatan pengaturan, terutama mengenai lokasi, waktu penyelenggaraan, dan aspek teknis kegiatan. Langkah itu diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus melindungi masyarakat yang terdampak.
Fawait berharap kegiatan sound horeg, termasuk yang menjadi bagian dari karnaval atau hiburan masyarakat, dapat berlangsung dengan tetap menghormati hak warga lain. Pemerintah ingin memastikan kegiatan hiburan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang menikmati maupun yang tidak menyukainya.
“Sehingga ketika ada acara seperti sound horeg yang mungkin dibungkus dalam karnaval dan sebagainya itu betul-betul menjadi acara yang tidak merugikan siapa pun, termasuk masyarakat yang mungkin tidak gemar terhadap adanya sound horeg ini,” ujarnya. (*)

Baca Juga  Tak Menunggu Banjir dan Longsor Datang, Muhammadiyah Tempurejo Siapkan Relawan Tangguh Hadapi Bencana