MAKLUMAT – Peringatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terkait kewaspadaan terhadap Virus Nipah (NiV) mendapat perhatian serius dari DPRD Jawa Timur. Komisi E menilai provinsi ini memiliki tingkat kerentanan tinggi sehingga membutuhkan langkah mitigasi yang berbasis data ilmiah dan terukur.
Kemenkes sebelumnya mengingatkan peningkatan kewaspadaan menyusul laporan kasus terbaru Virus Nipah di India. Meski Indonesia belum mencatat kasus konfirmasi, pemerintah pusat menekankan pentingnya pengawasan ketat dan edukasi publik untuk mencegah potensi penularan.
Virus Nipah dikenal sebagai penyakit zoonosis berbahaya dengan tingkat kematian tinggi. Penularannya dapat terjadi melalui hewan, terutama kelelawar buah, maupun bahan pangan yang terkontaminasi.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisawarno, mengatakan Jawa Timur sebagai provinsi agraris memiliki pola interaksi erat antara manusia, ternak, dan satwa liar. Kondisi itu dinilai meningkatkan potensi risiko jika tidak diantisipasi sejak dini.
“Kita tidak boleh menunggu sampai ada kasus baru bertindak. Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan sejak awal,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).
Ia menegaskan, mitigasi berbasis data ilmiah harus menjadi fondasi kebijakan pemerintah daerah. Penguatan surveilans zoonosis, pemantauan hewan reservoir, hingga kesiapan laboratorium kesehatan daerah menjadi aspek krusial yang perlu segera diperkuat.
Menurutnya, tingginya mobilitas masyarakat serta distribusi ternak di Jawa Timur dapat mempercepat penyebaran penyakit apabila tidak didukung sistem deteksi dini yang baik.
Ia menyatakan pihaknya siap mengawal anggaran dan kebijakan pemerintah provinsi untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penanganan penyakit zoonotik di seluruh fasilitas kesehatan dinilai mendesak.
“Keterbukaan informasi dan koordinasi lintas sektor adalah kunci. Kami siap mengawal kebijakan yang berpihak pada keselamatan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi masif kepada masyarakat agar tidak terjebak hoaks maupun kepanikan berlebihan, sekaligus tetap menerapkan langkah pencegahan berbasis informasi resmi.
Sejalan dengan itu, Kemenkes mengimbau masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), berhati-hati mengonsumsi buah segar atau minuman tradisional seperti nira yang berisiko terpapar kelelawar, serta memastikan makanan dimasak hingga matang sempurna. Dinas kesehatan daerah juga diminta memperketat pemantauan gejala gangguan pernapasan dan neurologis di fasilitas kesehatan.
Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menilai risiko penyebaran internasional Virus Nipah masih relatif rendah, namun negara-negara tetap diminta siaga. Dengan berbagai faktor kerentanan yang ada, DPRD Jatim menilai Jawa Timur harus berada di garis depan dalam upaya perlindungan kesehatan publik berbasis sains dan kesiapsiagaan sistem.
