MAKLUMAT — Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, Ian Heriyawan, mengatakan pemerintah terus mengkaji langkah untuk mempercepat antrean keberangkatan haji.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan kuota yang pemiliknya tidak lagi terlacak atau dikenal dengan istilah kuota batu.
Ian menyampaikan hal itu dalam Dialog Publik bersama Kemenhaj RI di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Ahad (22/11/2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Timur.
Menanggapi pertanyaan peserta mengenai kemungkinan terobosan pemerintah untuk mengatasi antrean haji yang mencapai puluhan tahun tanpa mengabaikan prinsip keadilan, Ian menjelaskan bahwa pemerintah mulai melakukan sejumlah upaya percepatan.
Wamenhaj, kata dia, juga telah berulang kali menyampaikan rencana tersebut. Salah satu persoalan yang sedang dibenahi adalah data calon jemaah haji yang sudah terdaftar dan menyetorkan biaya, tetapi tidak dapat ditemukan ketika tiba jadwal keberangkatannya.
Kondisi ini disebut kuota batu. Untuk menelusuri data tersebut, Kemenhaj bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Kita bekerja sama dengan Dukcapil agar kuota yang tidak jelas orangnya ini dapat segera dideteksi dan diantisipasi,” ujarnya.
Ian menjelaskan, persoalan tersebut muncul karena sebagian calon jemaah mengalami perubahan alamat dan identitas kependudukan. Akibatnya, petugas kesulitan menghubungi mereka ketika gilirannya tiba.
Pemerintah kini terus memeriksa data tersebut untuk memastikan status calon jemaah yang tidak terlacak.
Ia mencontohkan hasil penelusuran di salah satu daerah yang menemukan 330 data calon jemaah haji yang tidak dapat dihubungi. Temuan itu menjadi salah satu bahan evaluasi Kemenhaj dalam membenahi data antrean keberangkatan.
“Ini terus kita kaji. Kemarin, misalnya, kami menemukan ada 330 data yang tidak bisa dihubungi di satu daerah,” katanya.
Menurut Ian, pemerintah membuka kemungkinan menghapus data calon jemaah yang sudah tidak jelas keberadaannya agar porsinya dapat dialihkan kepada calon jemaah lain.
Namun, kebijakan tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut agar pelaksanaannya memiliki bentuk yang jelas.
Pembenahan data menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mempercepat proses keberangkatan. Ian menegaskan bahwa Kemenhaj akan terus mengkaji persoalan antrean dan mencari cara agar proses tersebut bisa berjalan lebih cepat.
“Persoalan ini tentu terus sedang dibenahi. Bisa dipercepat, tentu akan kita percepat juga,” jelasnya.
*) Penulis: M Habib Muzaki












