MAKLUMAT — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menaruh perhatian pada tata kelola data kependudukan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya ini menjadi penting mengingat wilayah kepulauan tersebut masih menghadapi persoalan serius dalam administrasi kependudukan.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang sambutannya dibacakan oleh Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, menegaskan bahwa data penduduk menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan.
“Data kependudukan yang akurat, lengkap, dan terintegrasi menjadi kunci dalam perumusan kebijakan, penyusunan program, serta pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya di Kupang, dikutip dari laman resmi Kemenko Polkam pada Rabu (17/9/2025).
Ia menjelaskan, kondisi geografis NTT yang berupa kepulauan dengan topografi beragam serta keterbatasan infrastruktur digital membuat integrasi data kependudukan tidak mudah diwujudkan. Namun, menurutnya, data yang solid akan menjadi landasan bagi berbagai kebijakan sosial maupun ekonomi di daerah.
“Dengan basis data kependudukan yang kuat, kita dapat merancang program perlindungan sosial yang tepat sasaran, mengembangkan layanan kesehatan dan pendidikan yang merata, serta memperkuat daya saing ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kerja,” katanya.
Kartika menambahkan, akurasi data kependudukan tidak hanya berfungsi untuk menjamin hak-hak sipil warga, tetapi juga memperkuat fondasi statistik hayati yang dibutuhkan dalam menyusun arah pembangunan.
“Saya berharap, melalui forum ini akan lahir kesepahaman baru, terobosan inovatif, serta rekomendasi konkret dalam mengelola data kependudukan berbasis geospasial di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita jadikan momentum ini sebagai tonggak sejarah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat NTT, tanpa terkecuali,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan pentingnya pemetaan kependudukan di wilayahnya. Menurutnya, tantangan geografis berupa kepulauan justru menuntut pemerintah daerah memiliki data yang lebih presisi.
“Saya mengapresiasi Kemenko Polkam yang telah menggelar rapat koordinasi ini. Kita pastikan bahwa pencatatan kependudukan di wilayah kepulauan NTT dapat berbasis data. Ayo bersama-sama bangun Nusa Tenggara Timur,” jelasnya.
