Ketika Haedar Nashir Bicara Kriteria Wakil Presiden

Haedar Nashir saat ditemui wartawan selepas Pembukaan Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Unismuh Palu, Sabtu (14/11/2026). Foto: Dok. Medkom PP Muhammadiyah

MAKLUMAT — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa pemilihan Wakil Presiden (Wapres) merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Presiden perlu mempertimbangkan sosok yang mampu membantu menjalankan pemerintahan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Haedar menyampaikan hal itu saat ditemui wartawan selepas agenda Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Gedung Banua Kaili (GBK) Rusdy Toana Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan Muhammadiyah ditawari posisi wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada 12 November 2026.

Menanggapi pertanyaan itu, Haedar tidak secara langsung menjawab apakah Muhammadiyah mendapat tawaran posisi wapres. Dia menekankan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan sosok pengganti berdasarkan pertimbangan yang matang.

“Yang penting bahwa posisi wapres itu tentu dalam perhitungan matang Presiden dan otoritas untuk mengusulkannya,” katanya.

Menurut Haedar, sosok wakil presiden harus mampu mendukung Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dia juga menekankan pentingnya komitmen terhadap konstitusi dan keberpihakan kepada masyarakat luas.

Wakil presiden, lanjutnya, harus menjadi figur yang dapat diterima seluruh rakyat Indonesia. Pertimbangan pemilihannya perlu melihat kapasitas dan orientasi calon, bukan sekadar nama atau latar belakang kelompok tertentu.

Baca Juga  Simak Sejumlah Catatan Ketua LHKP PWM Jatim di 100 Hari Pemerintahan Prabowo – Gibran

“Saya yakin di situlah bahwa siapa pun orangnya yang dipilih Presiden akan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Haedar juga mengingatkan bahwa pejabat negara harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Menurut dia, seorang wakil presiden perlu memiliki kematangan pribadi agar tidak menjadikan jabatan sebagai sarana memenuhi kepentingan dirinya sendiri.

Dia menilai Presiden membutuhkan wakil yang memiliki kesamaan pandangan dalam menjalankan pemerintahan. Keselarasan tersebut penting agar keduanya dapat bekerja dengan arah yang sama.

“Karena Presiden memerlukan dukungan dari wapresnya yang seia sekata,” pungkasnya.​

 

*) Penulis: M Habib Muzaki​