MAKLUMAT — Di tengah polemik Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Bendahara PWM Jatim, drh Zainul Muslimin menilai penghentian program bukan menjadi solusi. Ia melihat MBG tetap memiliki tujuan yang sejalan dengan nilai kepedulian sosial, terutama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Zainul mengatakan MBG memiliki nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, khususnya konsep it’amut tho’aam atau memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Menurut dia, memberikan makanan kepada kelompok yang membutuhkan merupakan bagian dari perbuatan yang mulia. Namun, ia menilai anak-anak dari keluarga menengah ke atas tidak menjadi kelompok yang paling membutuhkan program tersebut.
“MBG ini sesuai dengan syariat Islam, yakni sebaik-baiknya it’amut tho’aam, memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Tetapi memang anak-anak dari kalangan menengah ke atas tidak terlalu membutuhkan program ini,” ujarnya kepada wartawan Maklumat.id pada Rabu (24/6/2026).
Ia menilai pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pelaksanaan MBG, terutama dalam proses pendataan penerima dan distribusi. Menurut dia, program tersebut harus berjalan secara terbuka dan tidak boleh membuka ruang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, ia juga meminta agar menu makanan dalam program tersebut lebih banyak mengenalkan produk lokal kepada anak-anak.
Zainul menyoroti sejumlah menu MBG yang menurutnya masih sering menghadirkan makanan bergaya barat, seperti spageti dan burger. Ia menilai program makanan bergizi seharusnya sekaligus menjadi sarana edukasi agar anak-anak mengenal pangan lokal yang ada di daerah masing-masing.
“Jangan sampai anak-anak justru lebih mengenal makanan luar, sementara makanan lokal yang sebenarnya menjadi kekayaan daerah tidak dikenalkan. Program ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk mencintai produk lokal,” jelasnya.
Polemik MBG juga semakin memanas setelah Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Fatimah Az-Zahra menyampaikan pandangan bahwa daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) lebih membutuhkan fasilitas sekolah dibandingkan program makanan. Zainul tidak sepakat jika pemerintah harus memilih salah satu program dan mengurangi anggaran MBG.
Menurut dia, pemenuhan fasilitas pendidikan dan pemberian makanan bergizi seharusnya berjalan beriringan. Ia menilai kedua program tersebut memiliki fungsi berbeda tetapi saling mendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak.
“Meskipun saya pada awalnya ragu dengan program ini. Namun, kenapa Prabowo Subianto bisa terpilih itu artinya program tersebut telah diterima oleh masyarakat. Jika saja janji kampanye yang ini (MBG) tidak dieksekusi pasti juga akan salah dan dihujat juga oleh masyarakat,” tuturnya.
Terkait penerima manfaat, Zainul menekankan pentingnya ketepatan sasaran. Ia menyinggung distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum merata. Menurutnya, wilayah perkotaan mendapatkan alokasi lebih besar dibandingkan daerah terpencil, padahal kebutuhan di daerah tertinggal dinilai lebih mendesak.
Berdasarkan data yang ada, terdapat sekitar 20.000 unit SPPG yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah terpencil mendapatkan sekitar 8.000 unit. Kondisi tersebut, menurut Zainul, perlu menjadi bahan evaluasi agar distribusi program lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan, manfaatnya bisa tidak maksimal. Ibarat memberi durian mahal kepada orang yang tidak suka durian, akhirnya tidak dimakan dan menjadi sia-sia. Karena itu, MBG harus diperbaiki dari sisi ketepatan sasaran, pelaksanaan, dan pengawasannya agar benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
*) Penulis: Lail Zahwa Efrilia Dwi Efendi
