MAKLUMAT – Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut aliran dana Rp70 miliar yang diakui Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026. Penyidik diminta menelusuri sumber uang sekaligus mengungkap motif pemberiannya, apakah berkaitan dengan pemerasan, penyuapan, atau pemberian amal tanpa motif pidana.
Ini karena hingga kini KPK belum mendalami pengakuan tersangka dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq, terkait pemberian uang Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026.
KPK beralasan masih memprioritaskan pengusutan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.
Terkait hal tersebut, Aan menilai penelusuran tersebut penting karena Fahd merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). KPK perlu memastikan apakah uang yang disebut mencapai Rp70 miliar itu berasal dari hasil tindak pidana korupsi atau sumber lain.
“Dari perspektif hukum pidana, hal ini seharusnya didalami juga oleh tim, terutama terkait aliran dana. Perolehan dana Rp70 miliar itu harus dilihat, sebenarnya dana apa. Kalau itu dana hasil tindak pidana korupsi, berarti memang ada aliran dana ke sana,” kata Aan, dikutip Sabtu (21/11/2026).
KPK Diminta Ungkap Motif Pemberian Dana
Aan mengatakan penyidik tidak cukup hanya memeriksa keberadaan dan jumlah uang yang disebut Fahd. KPK juga harus mengungkap latar belakang pemberian dana tersebut, termasuk siapa yang meminta, siapa yang memberikan, siapa yang menerima, serta untuk kepentingan apa uang itu disalurkan.
Menurutnya, terdapat beberapa kemungkinan motif yang perlu diperiksa. Pertama, pemberian uang tersebut berkaitan dengan pemerasan. Kedua, terdapat praktik penyuapan yang melibatkan pemberi dan penerima. Ketiga, dana tersebut merupakan pemberian amal yang tidak memiliki motif pemerasan maupun penyuapan.
“Yang berikutnya, dana ke Muktamar ini dalam konteks apa? Dalam konteks pemerasan, berarti harus ada yang memeras. Atau dalam konteks penyuapan, berarti ada yang menyuap. Bisa juga dalam konteks amal yang tidak ada motif apa pun, tidak ada motif memeras dan tidak ada motif menyuap,” ujar Aan.
Ia menegaskan setiap kemungkinan tersebut memiliki konsekuensi hukum berbeda. Karena itu, penyidik harus menemukan fakta dan bukti yang dapat menjelaskan latar belakang transaksi sebelum menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.
Pemberi dan Penerima Bisa Dimintai Pertanggungjawaban
Aan menjelaskan apabila penyidikan menemukan unsur pemerasan, pihak yang melakukan pemerasan harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Begitu pula jika ditemukan praktik penyuapan. Pihak yang memberikan maupun menerima uang dapat diproses sesuai peran dan keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut.
“Kalau misalnya ada pemerasan, yang memeras tentunya bertanggung jawab. Kalau ada penyuapan, maka yang disuap dan yang menyuap ini juga harus bertanggung jawab,” jelasnya.
Ia juga meminta KPK memeriksa pihak-pihak yang mengetahui, meminta, menerima, atau diduga melakukan pemerasan apabila penyidik menemukan indikator tindak pidana tersebut.
“Kalau indikator-indikator itu terpenuhi, maka pihak-pihak yang mengetahui, kemudian meminta, menerima, bahkan yang memeras tadi juga harus bertanggung jawab,” katanya.
Telusuri Hubungan Dana dengan Kasus ATR/BPN
Pengakuan Fahd mengenai pemberian dana Rp70 miliar untuk Muktamar NU 2026 menjadi perhatian karena muncul ketika yang bersangkutan menghadapi proses hukum dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.
Karena itu, Aan meminta KPK menelusuri kemungkinan hubungan antara dana tersebut dan perkara yang sedang ditangani penyidik.
Penelusuran harus mencakup asal-usul uang, jalur transaksi, pihak yang terlibat, serta tujuan penggunaannya. KPK juga perlu memastikan apakah pemberian tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi objek penyidikan atau merupakan transaksi yang tidak berhubungan dengan perkara tersebut.
Hingga kini, kemungkinan pemerasan, penyuapan, maupun pemberian amal masih menjadi sejumlah dugaan yang perlu diuji melalui proses hukum. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana harus berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh KPK.
KPK Fokus Usut Korupsi ATR/BPN
Sebelumnya, penyidik KPK mengatakan masih memprioritaskan pengusutan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Lembaga antirasuah tersebut memusatkan penyidikan pada dua klaster perkara, yakni dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor serta dugaan penerimaan uang oleh sejumlah oknum di lingkungan ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidik belum mengarahkan pendalaman pada pengakuan Fahd mengenai aliran dana untuk Muktamar NU. Menurutnya, KPK masih harus menuntaskan substansi perkara yang sedang ditangani.
“Yang pertama, KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Budi menjelaskan klaster pertama berkaitan dengan dugaan suap dari pihak swasta kepada oknum ATR/BPN dalam pengurusan HGB di Kantah Bogor.
Sementara klaster kedua berawal dari temuan uang dalam jumlah besar saat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Penyidik menduga uang tersebut tidak hanya berkaitan dengan layanan pertanahan, tetapi juga setoran rutin dari sejumlah kepala kantor pertanahan dan kantor wilayah.













