MAKLUMAT — Masuk desil 9 atau 10 belum tentu berarti sebuah rumah tangga memiliki kondisi ekonomi yang kuat. Di tengah rencana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kelompok desil, dua pakar ekonomi dari kampus Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya dasar penentuan penerima subsidi.
Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya), Fatkur Huda, mengatakan desil 9 dan 10 memang menunjukkan posisi kesejahteraan relatif yang lebih tinggi dibanding kelompok lainnya. Namun, posisi tersebut tidak otomatis menggambarkan kemampuan ekonomi setiap rumah tangga.
Menurutnya, desil merupakan peringkat relatif dalam populasi, bukan ukuran pendapatan atau kekayaan absolut.
“Persoalan yang lebih mendasar adalah munculnya keluhan masyarakat yang mengalami perubahan desil meskipun pendapatan tidak meningkat, bahkan ketika kondisi ekonominya justru terbebani oleh utang,” kata Fatkur, Rabu (19/8/2026).
Terlihat Mampu karena Utang
Fatkur menilai pemerintah perlu melihat lebih jauh kondisi ekonomi rumah tangga sebelum menjadikan status desil sebagai dasar pembatasan subsidi Pertalite.
Salah satunya dengan membedakan utang produktif yang digunakan sebagai modal usaha dengan pinjaman konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Pinjaman semacam ini bukan merupakan tambahan pendapatan atau peningkatan kesejahteraan, melainkan tambahan likuiditas yang sekaligus menciptakan kewajiban cicilan di masa depan. Utang untuk bertahan hidup tidak boleh dibaca sebagai tanda meningkatnya kesejahteraan,” ujarnya.
Dalam perspektif welfare economics, kebijakan publik pada akhirnya harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembatasan subsidi tidak cukup jika hanya mengacu pada status desil.
Fatkur menyarankan pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator lain, seperti pendapatan aktual, beban utang konsumtif, kepemilikan aset, jenis kendaraan, intensitas penggunaan BBM, serta kebutuhan kendaraan untuk aktivitas produktif.
“Status desil tinggi juga tidak otomatis menunjukkan konsumsi Pertalite yang tinggi,” imbuhnya.
Risiko Salah Sasaran
Fatkur juga mengingatkan risiko exclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan subsidi justru kehilangan hak akibat kesalahan klasifikasi data.
Risiko tersebut menjadi penting karena terdapat keluhan masyarakat mengenai perubahan desil yang tidak selalu sejalan dengan perubahan kondisi ekonomi aktual.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan validitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), memperkuat mekanisme koreksi data, serta melakukan uji dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat sebelum pembatasan diterapkan.
“Subsidi memang harus tepat sasaran. Namun, jangan sampai upaya memperbaiki salah sasaran justru menciptakan salah sasaran baru,” tegas Fatkur.
Menurutnya, desil sebaiknya digunakan sebagai salah satu instrumen penargetan kebijakan, bukan menjadi satu-satunya ukuran kesejahteraan.
Desil Bukan Berarti Kaya
Pandangan serupa disampaikan Pakar Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Muhammad Arif, S.E., M.Ec.Dev.
Arif sepakat desil dapat digunakan sebagai instrumen pemetaan sosial ekonomi masyarakat. Hasil pemetaan tersebut dapat membantu pemerintah merancang kebijakan dan menyalurkan program secara lebih terarah.
Namun, posisi seseorang dalam desil tetap harus dipahami secara komprehensif.
“Namun posisi seseorang dalam desil tetap perlu dipahami secara lebih komprehensif,” kata Arif, Rabu (19/8/2026).
Ia menjelaskan, desil merupakan metode pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi secara relatif.
Dalam DTSEN, pengelompokan tersebut mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat, antara lain pendidikan, kondisi ketenagakerjaan, tempat tinggal, kesehatan, kepemilikan aset, serta karakteristik ekonomi rumah tangga.
Karena itu, desil memberikan gambaran yang lebih luas dibandingkan penggunaan garis kemiskinan semata.
Arif mencontohkan, seseorang dengan pendidikan sarjana, pekerjaan formal, pendapatan sekitar dua kali upah minimum, memiliki rumah dan kendaraan, serta berasal dari rumah tangga dengan dependency ratio rendah, dalam kondisi tertentu dapat berada pada desil 9 atau 10.
“Akan tetapi, posisi tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan kelompok masyarakat yang sangat kaya,” ungkapnya.
Menurut Arif, pendapatan, pengeluaran per kapita, kepemilikan aset, jumlah anggota rumah tangga, beban tanggungan, kebutuhan, serta biaya hidup perlu dilihat secara bersama-sama.
Desil, kata dia, sebaiknya dipahami sebagai posisi relatif dalam klasifikasi kesejahteraan, bukan diterjemahkan secara sederhana sebagai kategori miskin, kaya, atau sangat kaya.
Jangan Hanya Lihat Desil Saat Batasi Pertalite
Arif menilai persoalan tersebut menjadi semakin penting jika status desil digunakan sebagai dasar pembatasan pembelian Pertalite.
Kebijakan pembatasan subsidi berbasis desil, menurutnya, perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat secara menyeluruh.
Ketika masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk bahan bakar, sebagian pendapatan yang sebelumnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain berpotensi dialihkan untuk menutup kenaikan biaya tersebut.
Dampaknya dapat merembet pada meningkatnya biaya transportasi serta harga barang dan jasa.
“Pada akhirnya, berkurangnya ruang konsumsi rumah tangga berpotensi menekan aktivitas ekonomi secara lebih luas,” terang Arif.
Meski mengingatkan risiko tersebut, Arif menegaskan dirinya tetap mendukung penggunaan desil sebagai metode pengelompokan masyarakat.
Menurutnya, persoalannya bukan terletak pada sistem desil, melainkan bagaimana, kapan, dan untuk tujuan apa pengelompokan tersebut digunakan dalam perumusan kebijakan.
“Di tengah kebutuhan untuk menjaga daya beli dan stabilitas biaya hidup, pembatasan subsidi Pertalite khususnya bagi kelompok desil 9 dan 10 perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak semata-mata didasarkan pada posisi desil,” tegasnya.
Subsidi Tetap Penting, Kapabilitas Harus Diperkuat
Arif menambahkan, kebijakan publik tidak seharusnya hanya berorientasi pada pengurangan beban konsumsi masyarakat dalam jangka pendek. Pemerintah juga perlu memperluas kapabilitas masyarakat dalam jangka panjang.
Dalam perspektif Capability Approach, kapabilitas berkaitan dengan kesempatan nyata seseorang untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, pendapatan yang lebih baik, akses terhadap layanan dasar, serta kemampuan mencapai kondisi kehidupan yang mereka nilai penting.
Karena itu, peningkatan kapabilitas dapat dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta penciptaan lapangan pekerjaan baru.
Sementara itu, subsidi energi dan kebijakan stabilisasi harga tetap memiliki fungsi penting untuk mengurangi tekanan biaya hidup dan menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek.
Menurut Arif, kedua pendekatan tersebut tidak perlu dipertentangkan.
Perlindungan konsumsi tetap diperlukan ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Pada saat yang sama, kebijakan peningkatan kapabilitas harus diperkuat agar masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Pada intinya, pembatasan subsidi Pertalite sebaiknya tidak hanya dilihat dari posisi desil masyarakat. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan rumah tangga dalam menghadapi kenaikan biaya hidup, karakteristik pengeluaran dan tanggungan, serta apakah tersedia mekanisme perlindungan yang memadai,” ujar Arif.
Ia menambahkan, kebijakan jangka panjang perlu diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat sehingga ketergantungan terhadap subsidi dapat berkurang secara bertahap.***
