MAKLUMAT — Plt Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI, Lidya Suryani Widyati, menekankan pentingnya penguatan integritas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di lingkungan lembaga legislatif. Ia menilai tantangan pemberantasan korupsi yang masih besar di Indonesia harus menjadi alarm keras untuk memperkuat komitmen terhadap good governance dan clean government.
Hal ini ia sampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk “Implementasi Manajemen Anti-Fraud dalam Perwujudan Pembangunan Good Governance dan Clean Government melalui Dukungan Keahlian di Bidang Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara” yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Seminar ini sekaligus menjadi ajang peluncuran ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Setjen DPR RI.
“Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berdasarkan data Transparency International Tahun 2024 baru mencapai skor 37. Ini lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. (Sebab itu), kami berkomitmen memperkuat kapasitas keahlian dalam mencegah dan mendeteksi potensi fraud, baik dalam analisis anggaran maupun pengawasan keuangan negara,” ujar Lidya.
Ia menjelaskan bahwa kasus gratifikasi dan penyuapan masih mendominasi tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan angka mencapai 62,81 persen. Dalam konteks ini, peran BK melalui Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) dinilai strategis sebagai sistem pendukung kerja DPR di bidang anggaran dan pengawasan akuntabilitas.
Lidya menegaskan bahwa agenda seminar bukanlah seremonial rutin semata, melainkan harus menjadi momen reflektif untuk memperkuat budaya kerja yang berlandaskan transparansi dan akuntabilitas.
“Kita ingin membangun budaya malu (hidup). Harus malu bila melakukan tindakan yang mengarah pada fraud,” imbuh Lidya.
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap PA3KN yang menjadi unit pertama di Badan Keahlian yang menerapkan SNI ISO 37001:2016 SMAP dalam proses penyusunan analisis.
“Ini menjadi langkah maju dalam meningkatkan kualitas dukungan keahlian di bidang anggaran dan akuntabilitas,” tuturnya.
Lidya berharap melalui forum ini akan lahir strategi konkret dalam memperkuat implementasi manajemen anti-fraud di lingkungan Setjen DPR RI.
“Semoga seminar ini berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi kita semua,” pungkasnya.
