MAKLUMAT — Program bantuan perumahan rakyat di Jawa Timur melesat tajam tahun ini. Dari semula hanya sekitar 3.000 unit, kini alokasinya melonjak menjadi 33.000 unit, dengan Surabaya disebut sebagai lokomotif utama yang menggerakkan perbaikan hunian sekaligus ekonomi keluarga.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat meninjau rumah usulan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Ahad (3/5/2026).
Menurut Maruarar, pendekatan yang dibangun di Surabaya berbeda. Pemerintah tidak hanya fokus memperbaiki rumah tak layak huni, tetapi juga menyambungkan program perumahan dengan penguatan ekonomi warga melalui akses pembiayaan murah.
“Di Surabaya ini paling besar. Kami tidak hanya bicara soal rumah bocor atau WC mampet, tapi bagaimana ekonomi keluarga ikut terangkat,” kata Maruarar.
Ia menjelaskan, pemerintah memasukkan skema KUR Perumahan melalui Bank BTN dan PNM Mekaar, dengan bunga ringan sekitar 0,5 persen per bulan, agar masyarakat kecil tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. “Bunganya sangat murah agar tidak ada lagi rentenir,” ujarnya.
Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja
Maruarar menilai program bantuan rumah tidak hanya berdampak pada kualitas hunian, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian.
Dari total 33.000 rumah yang akan dibantu, program ini diperkirakan mampu menyerap hingga 99.000 tenaga kerja, belum termasuk sopir logistik, pemasok material bangunan, hingga pelaku UMKM di sekitar proyek.
“Ini akan menggerakkan semua sektor. Warung-warung di sekitar proyek juga ikut hidup, karena para pekerja pasti makan dan berbelanja. Ekonomi akan bergerak luar biasa,” ujarnya.
Gotong Royong Bangun Kota
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Surabaya bertumpu pada model kolaborasi yang dibangun melalui Program Kampung Pancasila.
Menurut Eri, kemampuan APBD Kota Surabaya secara mandiri hanya mampu membiayai perbaikan sekitar 2.400 rumah per tahun. Namun lewat dukungan pemerintah pusat dan sektor swasta, angka itu kini melonjak.
“Tahun ini InsyaAllah bisa mencapai 4.000 unit. Pemkot mengerjakan 2.400 unit, Pak Menteri PKP membantu 1.000 unit, sisanya didukung pengembang besar seperti Pakuwon dan Ciputra,” kata Eri.
Ia menegaskan pembangunan kota tak bisa hanya bertumpu pada APBD, melainkan membutuhkan sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
“Saya gerakkan pengusaha melalui Kampung Pancasila. Setelah mereka melihat hasilnya, kepercayaan tumbuh, dan gotong royong makin kuat,” ujarnya.
Selain program BSPS, Pemkot Surabaya bersama Kementerian PKP juga membahas pengembangan Rumah Susun Milik (Rusunami) untuk generasi muda.
Menurut Eri, keterbatasan lahan di pusat kota membuat pembangunan rumah subsidi tapak makin sulit, sehingga solusi hunian ke depan akan diarahkan ke kawasan Surabaya Raya, sementara di dalam kota pengembangan difokuskan pada model hunian vertikal.
Langkah ini dinilai menjadi peta baru pembangunan perumahan perkotaan: lebih terintegrasi, lebih inklusif, dan sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat dari level paling bawah. ***
