MAKLUMAT — Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa upaya untuk menekan atau menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan haji.
Topik terkait BPIH dan pelayanan haji itu sendiri menjadi salah satu fokus utama dalam dialog antara Muhadjir dengan para peserta Rapat Kerja Wilayah Lembaga Penyelenggaraan Haji dan Umrah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LPHU PWM) Jawa Timur di Surabaya, Ahad (15/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Muhadjir menegaskan bahwa efisiensi biaya harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu layanan, mengingat tingginya animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji setiap tahun.
Struktur biaya haji selama ini, kata dia, masih didominasi oleh komponen akomodasi, konsumsi, dan terutama transportasi pesawat yang masih memakai sistem carter. Menurutnya, hal tersebut membuat beban biaya tiket menjadi berlipat, dari yang seharusnya dua kali menjadi empat kali. Ia berharap agar di masa mendatang, sistem carter bisa diganti dengan penerbangan komersial sehingga bisa lebih murah.
Lebih lanjut, pria yang juga pernah menjabat Menko PMK itu mengungkapkan bahwa strategi efisiensi ke depan diarahkan pada perbaikan tata kelola layanan, negosiasi kontrak yang lebih kuat, serta penguatan peran negara dalam pengadaan layanan bagi jemaah.
“Pemerintah berupaya melakukan kontrak jangka panjang dengan penyedia layanan pemondokan dan katering guna memperoleh harga yang lebih stabil dan kompetitif,” katanya, dalam keterangan yang diterima Maklumat.id, Ahad (15/2/2026).
Menurut Muhadjir, penataan ulang sistem pemondokan menjadi langkah penting. Sebab, selama ini jemaah haji asal Indonesia tersebar di berbagai wilayah di Makkah, sehingga pengelolaan transportasi dan layanan menjadi lebih kompleks dan mahal.
“Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kenyamanan jemaah,” tandasnya.
Lebih jauh, ia juga menilai bahwa rencana pembangunan kawasan pemondokan terpadu alias Kampung Haji Indonesia di Makkah maupun Madinah sebagai solusi jangka panjang, untuk mengendalikan biaya sewa hotel yang setiap tahun mengalami kenaikan.
Pemerintah, lanjut Muhadjir, juga terus mendorong optimalisasi layanan transportasi. Salah satu opsi yang dikaji adalah pemanfaatan Bandara Thaif sebagai pintu masuk alternatif selain Bandara King Abdul Aziz di Jeddah.
Ia berharap, langkah tersebut dapat mengurangi kepadatan, mempercepat mobilitas jemaah menuju Makkah, serta menekan biaya transportasi darat. Selain itu, pengaturan jadwal penerbangan yang lebih efisien juga diharapkan mampu mengurangi beban biaya maskapai.
Tak cuma itu, upaya perbaikan tata kelola pelayanan juga turut menyasar sektor layanan konsumsi. Ia menyebut, pemerintah tengah berencana memperkuat sistem katering terpusat dengan pengawasan mutu yang ketat, sehingga kualitas makanan tetap terjaga namun harga lebih terkendali. Menurutnya, pengadaan bahan makanan dalam jumlah besar memungkinkan tercapainya skala ekonomi yang berdampak langsung pada penurunan biaya.
Dengan berbagai langkah yang ditempuh tersebut, Muhadjir berharap biaya haji ke depan dapat semakin terjangkau bagi masyarakat, tanpa mengurangi kekhusyukan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan rukun Islam kelima di Tanah Suci.
Ia menandaskan, program tersebut juga merupakan bagian dari reformasi besar penyelenggaraan haji Indonesia untuk menuju layanan yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan.
