20.7 C
Malang
Senin, Juni 17, 2024
OpiniMuhammadiyah dan Pemilu 2024

Muhammadiyah dan Pemilu 2024

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti

SESUAI jadwal yang telah dietapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Ada tiga agenda pemilihan serentak, yaitu pemilihan presiden-wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Bagi Muhammadiyah, ‘rencana’ Pemilu 2024 memiliki tiga makna penting. Pertama ‘pencapaian’ perjuangan politik. Beberapa waktu lalu, ada pihak-pihak tertentu yang berkehendak dan bergerak untuk menunda Pemilu dengan memperpanjang masa jabatan presiden-wakil presiden karena pandemi Covid-19.

Sempat ada pihak-pihak yang berusaha agar presiden-wakil presiden dapat menjabat tiga periode atau lebih dengan memaksakan penafsiran UUD 1945 demi melanggengkan kekuasaan. Termasuk buah perjuangan Muhammadiyah adalah adanya tiga kontestan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Sempat ada pihak dan elit politik tertentu yang aktif melakukan berbagai lobi agar hanya ada dua pasang capres-cawapres. Alasan utamanya adalah efisiensi karena Pilpres bisa cukup satu putaran. Dikatakan buah perjuangan karena sejak Muktamar Muhammadiyah ke-48, Muhammadiyah menegaskan agar semua pihak mematuhi konstitusi.

Muhammadiyah konsisten mendorong agar capres-cawapres tidak hanya dua kontestan. Alasan utamanya untuk menjaga konstitusi dan persatuan bangsa. Pengalaman Pilpres 2019 di mana hanya ada dua kontestan capres-cawapres menimbulkan polarisasi politik yang tajam dan membelah masyarakat dalam dua kubu ‘cebong’ dan ‘kampret’. Setelah lima tahun, residu politik Pilpres 2019 masih belum sirna. Adanya tiga kontestan capres-cawapres 2024 diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan polarisasi politik dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani, tidak di faith a comply oleh partai politik.

Kedua, Pemilu 2024 merupakan momentum strategis untuk memperbaiki kondisi dan kehidupan bangsa dan negara. Sejak Tanwir Muhammadiyah 2009, Muhammadiyah melihat kondisi bangsa yang semakin jauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Selain kerusakan karakter bangsa, Muhammadiyah menengarai terjadinya stagnasi, disorientasi, dan deviasi sistem ketatanegaraan yang merusak kedaulatan dan mengancam masa depan bangsa dan negara. Kegelisahan Muhammadiyah itu semakin terbukti dengan korupsi yang menggurita, demokrasi yang justru mengarah pada poltik dinasti, kesenjangan sosial yang melebar, ketidakadilan hukum yang menjadi-jadi, tirani oligarki, dan berbagai masalah sosial, moral, dan spiritual yang teradi di hampir semua lini.

Muhammadiyah tetap optimistis terhadap masa depan Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki potensi dan energi yang kuat untuk maju dengan kekuatan persatuan, sumberdaya manusia, dan sumberdaya alam yang melimpah. Dengan segala kekurangan dan kekurangnnya, Muhammadiyah mendukung demokrasi sebagai sistem politik yang paling feasible dan suitable di Indonesia. Apabila dilaksanakan dengan benar sesuai dengan nilai-nilai dan jiwanya, demokrasi memungkinkan proses suksesi berbasis meritokrasi serta harapan dan kesempatan bagi semua anak bangsa untuk berbakti pada negeri. Mengikuti kaidah fikih, mala yudraku kulluh, la yutraku kulluh, Muhammadiyah berkomitmen agar Pemilu 2024 berlangsung demokratis, aman, jujur, adil, dan berkualitas.

Ketiga, Pemilu 2024 merupakan momentum untuk meningkatkan peran menentukan arah perjalanan bangsa dan negara. Sebagai gerakan dakwah dan kekuatan masyarakat madani, Muhammadiyah berperan penting sebagai ‘muadzin’ moral-spiritual bangsa. Akan tetapi, peran tersebut masih belum efektif karena kurangnya kader Persyarikatan di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sampai sekarang Muhammadiyah istiqamah mengembangkan poltiik kebangsaan dan nilai melalui tiga strategi, yaitu: opinion maker, political lobby, dan political pressure.

Kedepan, Muhammadiyah berikhtiar untuk lebih hadir dengan memperkuat ‘aktor’ yang berintikan kader dan simpatisan Persyarikatan. Muhammadiyah tidak cukup hanya menjadi muadzin bangsa. Lebih dari itu, Muhammadiyah harus berusaha menjadi ‘imam’ dengan mendorong dan memfasilitasi diaspora kader sebagai agen Persyarikatan di semua ranah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itulah Muhammadiyah berusaha lebih luwes, akomodatif, dan inklusif terhadap partai politik serta mengambil sikap politik. Melalui strategi agency, Muhammadiyah tidak ke mana-mana, tapi hadir di mana saja. Laksana matahari, Muhammadiyah senantiasa menyinari bumi, mencerahkan semesa memberi manfaat bagi semua. (*)

 

*) Ditulis oleh Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah MATAN PWM Jatim Edisi 209: Desember 2023

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lihat Juga Tag :

Populer