MAKLUMAT — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah akan diminta pemerintah untuk memberikan masukan terhadap rencana revisi paket UU Politik pada Jumat nanti (21/2/2025).
Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menggodok revisi terhadap paket UU Politik, yakni UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada.
“Rencana ini diarahkan menuju konsep omnibus law, yang bertujuan menyederhanakan regulasi seperti yang dilakukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Upaya penggabungan tiga undang-undang ini menjadi satu dinilai tidak mudah dan membutuhkan kajian mendalam serta partisipasi publik yang luas,” ujarnya kepada Maklumat.ID.
Keterlibatan para ahli dan praktisi sangat diperlukan agar undang-undang yang dihasilkan mampu mendorong terwujudnya konsolidasi demokrasi, memperkuat institusi partai politik, serta mewujudkan partai yang lebih modern dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah, mengenai sistem pemilu, kepartaian, dan pilkada.
“Muhammadiyah diharapkan dapat memberikan usulan terkait tiga isu ini demi menciptakan tata kelola pemilu dan partai politik yang lebih sesuai dengan harapan masyarakat serta mendukung demokrasi yang lebih baik,” kata Ridho.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu menyebut, salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah mekanisme pemilu serentak. Ada usulan agar pemilu nasional dan pemilu daerah tidak dilakukan secara bersamaan untuk menghindari penumpukan agenda politik.
“Usulan ini mencakup skema pemilu serentak nasional yang meliputi Pilpres, Pileg DPR RI, dan DPD, sementara Pemilu Serentak Lokal dilakukan dengan jeda waktu tertentu, misalnya dua hingga tiga tahun setelah pemilu nasional. Dengan cara ini, penyelenggara pemilu dapat bekerja lebih efektif dan berkesinambungan,” paparnya.
Selain itu, perdebatan mengenai sistem pemilu terbuka atau tertutup juga menjadi sorotan. Ridho memaparkan bahwa Muhammadiyah akan mengusulkan pendekatan moderasi dengan sistem Moderate List Proportional Representation (MLPR), yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua sistem tersebut agar lebih inklusif dan representatif.
“Rencananya, pada Jumat mendatang, LHKP PP Muhammadiyah akan menyampaikan presentasi terkait masukan terhadap rancangan undang-undang ini,” tandas Ridho.
_____
Penulis: Habib Muzaki | Editor: Ubay NA
