MAKLUMAT — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan publik dan pemerintah agar mewaspadai rencana serta aktivitas Kantor Utusan Khusus Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), yang bertujuan untuk memantau dan memerangi antisemitisme di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Dr Sudarnoto Abdul Hakim MA, menilai program tersebut sarat agenda politik dan berpotensi membungkam solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina.
Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Maklumat.id pada Rabu (24/12/2025), Sudarnoto menyebut bahwa Kemenlu AS telah membentuk kantor urusan khusus yang bertugas memantau dan memerangi antisemitisme alias Special Envoy to Monitor and Combat Antisemitism, yang dipimpin seorang rabi Yahudi bernama Yehuda Kaploun, yang belakangan video wawancaranya bersama The Jerusalem Post (JP) viral di media sosial (medsos).
Menurutnya, kehadiran kantor urusan khusus tersebut tidak bisa dilepaskan dari gelombang perlawanan global terhadap zionisme Israel dan dukungan luas terhadap rakyat Palestina, termasuk di Indonesia.
Sudarnoto menilai, kritik masyarakat dunia—termasuk Indonesia—terhadap zionisme Israel bukanlah bentuk antisemitisme, melainkan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina yang dirampas oleh pendudukan zionis.
“Dalam praktiknya, kritik terhadap Zionisme Israel, advokasi, pembelaan, dan aksi solidaritas kemanusiaan untuk Palestina kerap dilabeli sebagai antisemitisme. Bahkan sebelumnya, pembela Palestina juga pernah dicap sebagai teroris,” ujarnya.
Ia menilai pelabelan antisemitisme terhadap kritik dan gerakan perlawanan tersebut sangat menyesatkan dan berbahaya, karena dapat menjadi dasar pembatasan kebebasan berpendapat serta kriminalisasi solidaritas kemanusiaan. Narasi antisemitisme, kata Sudarnoto, digunakan sebagai alat politik untuk melemahkan pembelaan terhadap Palestina.
MUI, lanjut Sudarnoto, menilai bahwa kritik terhadap ideologi zionisme, penolakan terhadap penjajahan, serta kecaman atas pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia oleh negara Israel bukanlah antisemitisme.
“Pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina adalah persoalan keadilan dan kemanusiaan universal, bukan kebencian terhadap agama atau etnis tertentu,” tegas pria yang juga menjabat Wakil Ketua Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah itu.
Lebih lanjut, Sudarnoto menilai bahwa menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme merupakan kesalahan besar yang berpotensi menyesatkan opini publik serta menghambat upaya penegakan keadilan dan perdamaian internasional.
Menurut Sudarnoto, MUI memiliki setidaknya tiga alasan mengapa program Kantor Utusan Khusus bentukan Kemenlu AS tersebut harus diwaspadai. Pertama, menjadi instrumen politik Amerika Serikat dengan standar ganda dalam isu kebencian dan diskriminasi. Kedua, berpotensi membungkam kritik dan solidaritas kemanusiaan. Ketiga, mengabaikan pelanggaran HAM yang secara nyata dan terus-menerus dilakukan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina.
Tak cuma itu, Sudarnoto menyebut bahwa MUI juga menyoroti rencana Yehuda Kaploun yang disebut-sebut ingin mendorong perubahan buku-buku ajar bahkan kurikulum pendidikan di Indonesia dengan memasukkan dan mengarusutamakan narasi antisemitisme.
“Ini harus ditolak karena merupakan bagian dari kampanye internasional untuk mengarusutamakan zionisme, terutama di Indonesia,” tandasnya.
Ia menduga, rencana tersebut akan dilakukan melalui skema kerja sama dengan pemerintah Indonesia dengan dukungan dana besar. Karena itu, lanjutnya, MUI mendorong agar setiap proposal terkait ditolak.
“Kami juga menyerukan kepada ormas-ormas Islam dan seluruh penyelenggara pendidikan agar tidak terpengaruh oleh seluruh proyek zionis, termasuk penulisan buku ajar dan perubahan kurikulum,” pungkas Sudarnoto.
Sebelumnya, video wawancara Yehuda Kaploun bersama The Jerusalem Post (JP) viral di media sosial (medsos) beberapa waktu belakangan. JP juga sempat mengunggah video Kaploun tersebut, namun sudah hilang di laman maupun akun YouTube mereka. Meski demikian, cuplikan video Kaploun menyinggung Indonesia terkait narasi antisemit sudah kadung viral di medsos.
Dalam wawancara tersebut, Kaploun mengungkapkan bahwa dirinya ditunjuk oleh Presiden AS Donald Trump untuk memimpin upaya pemberantasan antisemitisme di berbagai belahan dunia. Ia lantas menjelaskan bahwa cara membasmi antisemitisme dengan mengambil contoh pada Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim.
Menurut Kaploun, cara terbaik adalah melalui edukasi alias sektor pendidikan. Ia bahkan terang-terangan menyebut berusaha mengubah sentimen negatif mengenai Yahudi melalui buku-buku pelajaran maupun bacaan di Indonesia.
“Indonesia punya 350 juta muslim yang tinggal di negara tersebut. Bagaimana cara kami mengubah narasi dalam buku-buku mereka?” ucapnya.
Tak cuma itu, Kaploun juga secara terbuka menyebut bahwa pemberantasan antisemitisme juga dilakukan di ranah digital, melalui perubahan algoritma digital serta kerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi.
AS, kata Kaploun, sebentar lagi akan memiliki divisi yang berfokus memberantas antisemitisme, yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi di bawah Kantor Utusan Khusus untuk memerangi antisemitisme.
“Kantor ini akan jadi salah satu kantor dengan profil tertinggi di Kementerian Luar Negeri, karena itulah yang diinginkan Menteri Luar Negeri (Marco Rubio) dan Presiden (Donald Trump),” kelakarnya.
“Jadi, kami akan punya mandat yang sangat, sangat kuat di bidang pendidikan, dalam melindungi masyarakat, dan bagaimana kami bisa membuat perbedaan besar dalam memerangi apa yang terjadi,” sambung Kaploun.
