Nabi Tak Mau Salatkan Pelaku Korupsi, Wakil Ketua PWM Jatim: Pejabat Kita Masih Bisa Senyum-senyum

korupsi

MAKLUMAT — Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Muh. Khoirul Abduh menceritakan kisah Rasulullah Saw yang menolak menyalatkan jenazah seseorang karena melakukan ghulul atau penggelapan harta rampasan perang.

Hal itu ia ceritakan saat memberikan sambutan dalam Sekolah Politik Perempuan yang diadakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Timur pada Sabtu (26/9/2026) di Amaris Hotel Darmo Surabaya.

Abduh menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi setelah Perang Khaibar. Para sahabat membawa jenazah seorang pejuang kepada Rasulullah Saw untuk disalatkan. Namun, Nabi meminta sahabat lain yang menyalatkannya setelah mengetahui bahwa orang tersebut menyembunyikan harta rampasan perang.

“Sesungguhnya sahabat kalian ini telah melakukan ghulul (penggelapan harta rampasan perang) di jalan Allah,” jelasnya.

Para sahabat kemudian memeriksa barang bawaan jenazah tersebut dan menemukan manik-manik milik orang Yahudi Khaibar. Nilai barang itu disebut tidak sampai dua dirham. Abduh menggunakan kisah tersebut untuk menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya nilai yang diambil.

“Nah sekarang, banyak orang yang sudah korupsi miliaran masih saja bisa senyum-senyum di depan publik,” ujarnya.

Menurut Abduh, sikap terhadap korupsi perlu menjadi perhatian kader Muhammadiyah yang memilih terjun ke dunia politik. Ia berharap kader yang menjadi politisi tetap memegang kejujuran dan mampu memberi dampak bagi masyarakat.

Baca Juga  Sukadiono, Ketua PWM Jatim yang Kini Jadi Guru Besar Bidang Fisiologi Olahraga

Ia juga menyampaikan komitmen LHKP PWM Jawa Timur untuk terus memfasilitasi pengembangan kader, terutama perempuan yang dinilai masih membutuhkan dorongan lebih besar untuk terlibat dalam politik.

“Kami akan senantiasa memfasilitasi dengan semaksimal mungkin. Terlebih untuk perempuan yang masih perlu banyak lagi didorong,” katanya.

Abduh berharap keterwakilan perempuan dalam politik semakin luas ke depan. Menurutnya, ruang bagi perempuan untuk mengambil peran dalam politik perlu terus dibuka melalui proses kaderisasi dan pembinaan.

“Ke depan, keterwakilan perempuan, terlebih perempuan di ranah politik, menjadi semakin meluas,” jelasnya.

 

*) Penulis: M Habib Muzaki