WAKIL Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. mengatakan bahwa kerja-kerja pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dengan urusan politik. Sebab, pemberdayaan membutuhkan akses dan konektivitas.
”Perspektif pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah membangun kesadaran warga dari tidak bisa menjadi bisa melakukan,” kata Nazaruddin.
Dia menambahkan, Muhammadiyah yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka telah menegaskan sejak awal bahwa soal kemanusiaan, kesehateraan, dan kebangsaan adalah menjadi ruh dari perjuangan Muhammadiyah dalam setiap lintasan masa dan dalam sejarah pemerintahan di Indonesia.
Bahkan, sejak pemerintahan Hindia Belanda, Muhammadiyah telah mengambil peran untuk mencerdaskan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Ini dapat dilihat dari aspek kesejarahan bahwa pada tahun 1911 KH Ahmad Dahlan telah memulai pendidikan untuk kaum bumiputra.
Setahun kemudian tepatnya pada 18 November 1912 Muhammadiyah berdiri. Itulah salah satu bentuk komitmen Muhammadiyah dalam mendidik masyarakat. Secara berturut-turut pada tahun 1921 Muhammadiyah memulai kegiatan dengan mendirikan Panti Asuhan yang pola pengasuhannya dititipkan pada semua pengurus Muhammadiyah.
Kemudian pada tahun 1923, Nazaruddin menambahkan, Muhammadiyah mendirikan pelayanan kesehatan yang kemudian berkembang hingga sekarang menjadi rumah sakit yang dikelola oleh Muhammadiyah.
Pernyataan-pernyataan di atas diungkapkan dalam dalam diskusi rapat kerja wilayah Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim di Universitas Muhammadiyah Jember yang diselenggarakan pada 25-26 Agustus 2023 dengan peserta ketua dan sekretaris MPM Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) serta wakil ketua PDM yang mengkoordinir majelis MPM.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah telah berjalan sejak berdirinya persyarikatan. Bahkan, di zaman pemerintahan Indonesia merdeka yang dimulai oleh kepemimpinan Presiden Soekarno, Soeharto hingga saat ini pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Muhammadiyah tetap tidak surut dalam melaksanakan mandat kesejarahannya.
Dalam kesempatan ini pula, wakil rektor II UMM tersebut menyampaikan bahwa Muhammadiyah wajib turut bersama-sama bergumul dengan masyarakat untuk menjadi pendamping ataupun sekadar fasilitator bagi masyarakat yang sedang dalam kesulitan.
Dan tentu kader-kader Muhammadiyah khususnya di Jatim jika bekerja dalam semangat pemberdayaan haruslah tetap menggunakan pengetahuan karena pemberdayaan tidak bisa dijauhkan dari pengetahuan dan politik. (*)
Reporter: Abdus Salam
Editor: Mohammad Ilham
