MAKLUMAT – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai iuran keanggotaan Board of Peace (BoP) senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun sebagai kebutuhan mendasar untuk membiayai agenda pembangunan Gaza dan pemulihan Palestina pascakonflik.
Menurut Yahya, BoP tidak sekadar berfungsi sebagai forum diplomasi internasional, tetapi juga sebagai instrumen mobilisasi pendanaan berskala besar bagi Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan.
“Iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah agenda pembiayaan besar-besaran untuk Gaza,” ujar Yahya.
Ia menjelaskan kontribusi finansial dari para anggota BoP diarahkan secara langsung untuk mendukung proses pemulihan dan pembangunan Palestina. Seluruh partisipan, kata dia, diminta berkontribusi sebagai bentuk tanggung jawab kolektif atas misi kemanusiaan.
“Diperlukan mobilisasi pembiayaan. Karena itu, para anggota diminta memberi iuran untuk pembangunan Gaza dan Palestina,” katanya.
Menanggapi kritik publik terkait besaran iuran tersebut, Yahya menegaskan para tokoh Islam telah memperoleh penjelasan menyeluruh dari Presiden Prabowo mengenai dasar kebijakan Indonesia bergabung dalam Board of Peace.
Ia menyebut penjelasan Presiden membuat seluruh peserta pertemuan memahami arah kebijakan dan dapat menerima langkah strategis tersebut. Semua yang hadir memahami, menerima, dan bahkan mempercayakan perjuangan menolong Palestina melalui langkah-langkah strategis ini kepada Presiden.
