WAKIL ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur M. Khoirul Abduh mengatakan bahwa penting bagi Muhammadiyah untuk bisa mencetak banyak kader politik yang memiliki kemampuan dan kuat membawa visi serta misi Persyarikatan yang berkemajuan.
Pernyataan itu disampaikan Abduh dalam Pembukaan Darul Arqam Madya Nasional (DAMNAS) PC IMM Bangkalan di Aula Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Bangkalan, Kamis (7/9/2023).
Menurut alumnus IAIN Sunan Ampel (sekarang UINSA) Surabaya itu, kader-kader Muhammadiyah dituntut harus paham dan bisa memahami politik secara utuh. Sehingga, kader Muhammadiyah mampu memetakan siapa saja kader yang berpotensi untuk kemudian bisa berdiaspora di sektor politik.
Meski, kata dia, sampai kapanpun Persyarikatan Muhammadiyah tidak akan berpolitik praktis. Juga tidak akan pernah menjadi partai politik. Namun, Persyarikatan Muhammadiyah perlu menyadari bahwa dalam kontestasi politik praktis, diperlukan upaya untuk mendorong kader politiknya untuk terjun ke gelanggang. Terutama kader yang kuat membawa visi serta misi Muhammadiyah yang berkemajuan.
“Yang penting bagi kita adalah bisa mendorong kader-kader terbaik Muhammadiyah untuk bertarung dan berkontestasi dalam arena politik. Kemudian mereka bisa menjadi pejuang visi dan misi Muhammadiyah, baik itu di eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.
Pria asal Jombang itu memaparkan, Muhammadiyah selama ini telah banyak berbuat dan membantu meringankan tugas pemerintah melalui Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di sektor pendidikan, panti asuhan, pelayanan sosial, kebencanaan, dan sebagainya.
Nyatanya, hal yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu belumlah cukup. Hal itu karena diperlukan serangkaian regulasi dan kebijakan-kebijakan yang bagus dan pro-rakyat, yang itu hanya bisa dilakukan oleh para pemangku kebijakan.
“Jadi tentu saja, Muhammadiyah akan mendorong kadernya untuk berpolitik. Sehingga bisa menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai, visi-misi Muhammadiyah bagi Indonesia yang berkemajuan itu,” tegasnya.
Namun, Abduh mengingatkan, ketika berpolitik kader Muhammadiyah harus berbasis data yang valid. Itu lantaran kader Muhammadiyah adalah manusia dan kader yang ilmiah. Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki sumberdaya yang cukup mumpuni untuk melakukan survei dan pendataan-pendataan politik.
“Jadi, kader politik yang sudah ada dan sudah mau mencalonkan diri, itu harus didukung dengan data yang valid itu. Sehingga potensi untuk dia menang atau jadi, itu kita bisa ukur, kita bisa lihat, bukan cuma modal semangat dan keyakinan. Tapi ada modal data yang valid itu, bahwa dia mencalonkan diri dan punya potensi untuk menang,” pungkasnya.
Hal senada dipaparkan oleh Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PDM Bangkalan Mohammad Salim. Dia menjelaskan, Muhammadiyah itu sejak awal berdiri sebenarnya sangat dekat dengan politik.
Bahkan, dia mengungkapkan, dulu ada Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) yang berisikan tokoh-tokoh Muhammadiyah semua. Selain itu ada Partai Masyumi. “Termasuk hari ini banyak tokoh politik yang merupakan kader Muhammadiyah. Mereka tersebar di berbagai partai,” kisahnya.
Pria yang juga merupakan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Dapil Bangkalan 1 itu juga mengingatkan, anak muda Muhammadiyah tidak boleh alergi terhadap politik. Sebab, segala aspek kehidupan tidak mungkin terlepas dari proses dan keputusan-keputusan politik.
“Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita semua tergantung pada proses dan keputusan politik. Harga sabun dan pasta gigi untuk mandi, makan, dan sebagainya. Bahkan dakwah, dalam konteks keterpengaruhan itu juga adalah politik,” tegas Salim.
Adapun DAM adalah agenda kaderisasi di tingkat madya yang dilakukan oleh IMM di tingkat Kabupaten/Kota. DAMNAS PC IMM Bangkalan sendiri, diikuti oleh 30 peserta dari berbagai wilayah, termasuk dari Indonesia Timur. Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga empat hari ke depan. (*)
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
