MAKLUMAT– Pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Suyudi Ario Seto dibaca sebagai awal bersih-bersih “Geng Solo” dalam konfigurasi kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence Ali Noer Zaman menilai pergantian Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dari posisi Kapolri dan penunjukan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai penggantinya menjadi salah satu indikasi perubahan konfigurasi tersebut.
Menurut Ali, perubahan di tubuh Polri berlangsung bersamaan dengan reshuffle kabinet yang menyentuh sejumlah posisi strategis pemerintahan.
“Pergantian Kapolri merupakan indikasi dimulainya secara perlahan bersih-bersih Geng Solo,” kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Ali menyebut perubahan tersebut juga terlihat dari bergesernya posisi Listyo Sigit Prabowo. Setelah tidak lagi menjabat Kapolri, Sigit mendapat posisi sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Sedangkan Komjen Suyudi Ario Seto dipercaya memimpin Polri. Ali mengaitkan pergantian tersebut dengan perubahan relasi kekuasaan di lingkar pemerintahan.
Ia juga menyoroti sejumlah perubahan dalam kabinet. Arrmanatha Christiawan Nasir dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri, sedangkan Bahlil Lahadalia mendapat posisi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.
Ali mengungkapkan posisi Menko PMK yang sebelumnya ditempati Pratikno kini beralih kepada Sugiono. Perubahan itu menunjukkan adanya penataan ulang sejumlah posisi strategis di pemerintahan Prabowo.
Diplomasi dan Konsolidasi Politik
Ali melihat penunjukan Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri dapat memperbesar peran Kementerian Luar Negeri dalam diplomasi internasional.
“Penunjukan Arrmanatha Nasir bisa dimaknai bahwa Kemenlu akan diberi peran lebih besar dalam diplomasi internasional,” ujarnya.
Perubahan tersebut, lanjut Ali, juga perlu dibaca bersamaan dengan perhatian pemerintah terhadap agenda politik domestik menuju Pemilu 2029.
Selain itu, pengangkatan Bahlil sebagai menteri koordinator juga menjadi sorotan. Ali menilai posisi tersebut memiliki dimensi politik dalam hubungan pemerintahan Prabowo dengan Partai Golkar.
“Kejutan dalam reshuffle ini adalah pemberian kursi menko ke Bahlil, menunjukkan semakin dekatnya relasi Golkar dan Prabowo,” cetus Ali.
Pergantian Pejabat Sentuh Sejumlah Posisi Strategis
Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat pada Kamis, 1 Oktober 2026. Selain pergantian Kapolri dan reshuffle kabinet, perubahan juga menyentuh sejumlah lembaga pemerintahan.
Berikut sejumlah pejabat yang dilantik:
1.Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.
2.Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM.
3.Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4.Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
5.Nurcholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
6.Lucky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
7.Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian.
8.Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
9.Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
10.Komjen Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional.
11.Drajad Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian.
12.Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
13.Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala BPKP.
14.Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
15.Radian Syam sebagai Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
16.Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Pergantian Kapolri tidak hanya mengubah pucuk pimpinan Polri, tetapi berlangsung dalam rangkaian perubahan sejumlah posisi strategis pemerintahan.
