WAKIL Wali Kota Blitar Tjutjuk Sunario berharap, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim mampu merumuskan strategi dan menegaskan keberpihakannya terkait konstalasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Dalam Regional Meeting VIII LHKP PWM Jatim di Kabupaten Blitar pada Sabtu (14/10/2023) lalu, politisi Partai Gerindra itu berpendapat, LHKP harus mampu secara terukur untuk mendorong dan merekomendasikan kader-kader potensialnya yang berpeluang menang di setiap daerah pemilihan (Dapil), sehingga suara dari warga Muhammadiyah dapat dikapitalisasi untuk memenangkan kader yang dimaksud.
“LHKP jangan memberikan rekomendasi yang ibaratnya seperti mendorong mobil mogok. Jadi mobilnya harus bagus, BBM-nya harus cukup, drivernya harus bagus, ibaratnya ya misalkan seperti Valentino Rossi (mantan juara dunia MotoGP), jadi tinggal dorong enak itu. Maksudnya itu. Bukan yang, mohon maaf, misalnya calegnya sudah tidak piawai, lalu partainya, kendaraannya masih dalam keadaan mogok pula,” katanya.
Menurut Tjutjuk, menentukan keberpihakan terhadap kader tertentu yang menjadi peserta Pemilu adalah hal yang penting, sehingga dapat memastikan keterwakilan suara dan misi Muhammadiyah dalam proses-proses politik.
“Kalau berbicara masalah perannya, maka berarti adalah keberpihakan Muhammadiyah itu ke siapa, ke mana? Itu penting harus dirumuskan dengan jeli dan terukur,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur tersebut.
“Jangan sampai misalnya, karena kader yang maju itu calonnya sepuluh, partainya sepuluh dari partai berbeda-beda, ada di satu dapil, lalu suaranya Muhammadiyah jadi dibagi sepuluh juga, ya ndak ada yang jadi nanti. Muhammadiyah tidak akan punya kekuatan apa-apa, karena tidak punya perwakilan yang akan menjembatani kepentingan rakyat,” imbuhnya.
Selanjutnya, sambung Tjutjuk, yang paling penting adalah sikap kita bahwasannya para caleg kaderMu harus menyadari apa yang harus dilakukan, mau ngapain setelah terpilih.
“Terkait ini, maka harus ditanamkan betul bahwa rakyat adalah segala-galanya, pejabat apapun itu harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Istilahnya kan kita ini pembantunya rakyat, pelayannya rakyat, jongosnya rakyat. Sikap ini harus ditanamkan terlebih dahulu, supaya nanti penguasaannya tidak keluar dari cita-cita bagaimana kita untuk memajukan, memikirkan, menyejahterakan, dan membimbing serta mengarahkan semua kepentingan rakyat,” tandasnya.
Lebih lanjut, Tjutjuk berharap agar LHKP memiliki pandangan atau visi jangka panjang, untuk bisa mengubah perilaku politik para elit maupun masyarakat Indonesia, sebab akan berdampak pada tingginya biaya politik, sehingga membuat perilaku koruptif para pejabat publik semakin meningkat.
“LHKP harus memberikan statement dan rekomendasi bahwasannya Muhammadiyah jangan malu-malu kucing atau jinak-jinak merpati. Kalau Muhammadiyah ini punya suara (perwakilan), kami berharap ada terobosan, agar Pemilu itu jangan kayak gini terus. Kalau begini terus Pemilu itu akan sangat high cost, dan tentu saja sangat berisiko. Itu harus dipikirkan oleh LHKP kedepannya, jangka panjang, Pemilu jangan kayak begini terus,” harapnya. (*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
