MAKLUMAT — Pemerintah resmi membatalkan wacana penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa sekolah. Keputusan ini mendapat dukungan dari DPR RI, yang menilai pembelajaran tatap muka masih menjadi metode paling efektif dalam dunia pendidikan saat ini.
Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan tidak boleh diambil secara terburu-buru. Ia meminta pemerintah memastikan setiap keputusan melalui kajian mendalam dan berbasis data.
“Dalam sektor pendidikan, kebijakan harus disusun secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik,” ujar Reni dikutip, Jumat (27/3/2026).
Ia mendukung langkah Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang membatalkan rencana PJJ. Menurutnya, hingga saat ini, pembelajaran tatap muka masih menjadi pilihan paling optimal dalam mendukung proses belajar.
Legislator PKS ini menilai interaksi langsung antara guru dan siswa tidak hanya penting untuk pemahaman materi, tetapi juga berperan besar dalam pembentukan karakter dan perkembangan sosial anak.
“Sekolah tatap muka memberikan pengalaman belajar yang lebih utuh, baik secara akademik maupun karakter,” tegasnya.
Meski demikian, ia tetap mendorong inovasi pendidikan terus dikembangkan. Namun, implementasinya harus dilakukan secara terukur dan tidak mengorbankan kualitas pembelajaran.
Reni juga meminta pemerintah melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, hingga pakar pendidikan.
Selain itu, dalam konteks kebijakan penghematan energi nasional, ia mengingatkan agar pemerintah selektif menentukan sektor yang menerapkan work from home (WFH), sehingga tidak mengganggu proses pendidikan yang esensial.
Pembatalan PJJ menunjukkan arah kebijakan pendidikan nasional yang semakin tegas, yakni kembali ke model pembelajaran konvensional berbasis tatap muka.
Pengalaman selama pandemi menunjukkan PJJ menyisakan banyak persoalan, mulai dari kesenjangan akses digital, penurunan kualitas pembelajaran, hingga lemahnya pembentukan karakter siswa.
Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang interaksi sosial. Tatap muka dinilai lebih efektif membangun soft skill dan kedisiplinan. Meski PJJ dibatalkan, bukan berarti teknologi ditinggalkan. Model hybrid learning masih berpotensi digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti utama.
Pernyataan DPR menjadi sinyal bahwa pemerintah didorong untuk tidak lagi membuat kebijakan pendidikan yang reaktif, melainkan berbasis kajian jangka panjang.
Keputusan membatalkan PJJ menegaskan kualitas pendidikan tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada sistem daring. Dengan kembali menguatkan pembelajaran tatap muka, pemerintah diharapkan mampu menjaga kualitas generasi masa depan sekaligus tetap membuka ruang inovasi yang terukur.
