31.3 C
Malang
Kamis, Juli 18, 2024
TopikPolitik Kebangsaan Tidak Harus Politik Praktis

Politik Kebangsaan Tidak Harus Politik Praktis

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim saat melakukan rapat kerja bersama majelis dan lembaga di Sengkaling, Malang.

SUDAH menjadi tugas dari partai politik untuk menyiapkan kadernya dalam kontestasi politik. Baik dari level nasional hingga lokal. Pada Pemilu 2024 nanti, setidaknya ada tiga calon presiden yang telah digadang-gadang. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

Lalu bagaimana tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam kontestasi Pilpres 2024? ”Ada banyak kader yang siap menjadi calon presiden, cuman untuk dipilih itu ya rakyat mau atau tidak dan dicalonkan melalui partai politik,” kata Ali Mu’thi, wakil ketua LHKP PWM Jatim kepada Maklumat.id.

Dia menyebutkan, ada beberapa tokoh Muhammadiyah level nasional seperti Muhadjir Effendy, Abdul Mu’ti, dan Busyro Muqoddas. ”Mereka tokoh yang luar biasa dan kalau bicara kesiapan, mereka siap,” lanjut alumni Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tersebut.

Hanya, menurut dia, Muhammadiyah memang tidak secara khusus menyiapkan kader ke ranah tersebut. Sebab, itu memang bagian dari kerja-kerja partai politik. ”Kurang elok apabila Muhammadiyah menyiapkan kader ke sana,” terang Ali Mu’thi.

Lebih tepat, menurut dia, kader-kader Muhammadiyah terlibat ke berbagai partai politik dan menjelma menjadi tokoh-tokoh di lingkaran politik. Nanti dari sana akan muncul calon-calon pemimpin politik dan bangsa di masa datang serta siap ikut dalam kontestasi.

Namun, dia menambahkan, politik kebangsaan tidak harus politik praktis. Politik Muhammadiyah tentu tetap harus bisa dimainkan dalam ranah politik kebangsaan, dengan melakukan gerakan-gerakan dan tekanan terkait dengan kepentingan publik.

Pandangan itu diperkuat oleh M. Khoirul Abduh, wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim. Menurut dia, Muhammadiyah itu ormas. Sebab itu ketika berbicara politik akan berbeda dengan ketika partai politik.

”Dalam konteks politik, kita tidak ikut secara langsung di dalamnya. Dalam konteks penataan capres dan cawapres Muhammadiyah saya kira tidak memiliki kewenangan dalam konteks tersebut,” terang alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tersebut.

Dia menambahkan, meski begitu Muhammadiyah tidak boleh juga melupakan peran-peran politik. Sebab, setiap kebijakan yang terjadi saat ini juga bagian dari politik. Misalnya, perizinan rumah sakit, sekolah, atau pesantren juga melalui proses politik.

Artinya, menurut Abduh, kader-kader Muhammadiyah perlu mengambil peran dalam konteks politik, tanpa perlu melibatkan secara kelembangaan. ”Dengan cara investasi komunikasi dengan kader-kader yang berada di lintas partai. Yang kemudian mencalonkan menjadi anggota legislatif, untuk bisa memperjuangkan visi misi Muhammadiyah,” terangnya.

”Karena itu, saya mengatakan bahwa LHKP (Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Red) ini dapat menjadi navigator. Yang diharapkan dapat meluruskan arah kapal besar agar tidak menabrak karang,” ujar Abduh.

Ya, LHKP merupakan lembaga di dalam struktur Muhammadiyah yang memberikan perhatian kepada politik dan kebijakan publik. Sekretaris LHKP PWM Jatim Agung Supriyanto menjelaskan, lembaga ini punya peran yang penting.

Melalui LHKP, Muhammadiyah bisa memainkan perannya untuk memberikan fasilitas atau pembekalan khusus kepada kader-kadernya yang terjun ke politik praktis. Bisa juga pemetaan, hingga pembekalan dan pemenangan untuk kader-kader Muhammadiyah yang terlibat di partai mana pun.

”Untuk menciptakan tokoh politik dari Muhammadiyah tidak bisa tiba-tiba. Sebab, politik itu by design. Sehingga LHKP bukan hanya bertugas merumuskan alternative kebijakan, melainkan juga merekrut, melakukan sosialisasi, dan pemenangan. LHKP sebagai thing tank,” ujar politisi PAN itu. (*)

Reporter: Iqbal Darmawan, Miftahul Husnah

Editor: Mohammad Ilham

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sponsor

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lihat Juga Tag :

Populer