MAKLUMAT — Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Peluncuran ini menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui digitalisasi.
Presiden Prabowo mengapresiasi keberhasilan tim kerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional dalam mewujudkan sistem ini. “Katalog Elektronik Versi 6.0 meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Prabowo dikutip dari laman Sekretariat Presiden.
Mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menggunakan sistem terbaru ini. Presiden menegaskan, penggunaan e-katalog tersebut dapat memangkas 20-30 persen biaya pengadaan dan mengurangi biaya administrasi hingga 40-50 persen.
Peluncuran tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Tingkatkan Efisiensi Nasional
Presiden menyoroti bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam efisiensi, terlihat dari nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang mencapai angka 6. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan negara tetangga yang berkisar di angka 4-5.
“Kita dinilai 30 persen lebih tidak efisien dibandingkan ekonomi tetangga. Oleh karena itu, saya berharap Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat mendorong efisiensi di semua sektor,” kata Prabowo.
Ia juga mengajak seluruh pihak mendukung digitalisasi pengadaan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. “Mari kita tegakkan hukum, tingkatkan manajemen, dan manfaatkan teknologi untuk membangun pemerintahan yang bersih,” tambahnya.
Uji Coba dan Terobosan Teknologi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melalui serangkaian uji coba Katalog Elektronik Versi 6.0, September 2024 lalu. Dalam kegiatan itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) dari lima unit organisasi eselon II LKPP ikut berpartisipasi.
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Patria Susantosa, menjelaskan bahwa katalog ini mencatat seluruh proses pengadaan secara digital, dari penganggaran hingga pembayaran. “Jejak digital ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Patria juga mengajak peserta uji coba memberikan masukan agar sistem ini dapat diterapkan secara luas. Ia berharap penerapan katalog ini dapat mempermudah pengadaan barang dan jasa serta mendorong partisipasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Dampak Positif Katalog Elektronik Versi 6.0
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menguraikan lima dampak positif dari penerapan Katalog Elektronik Versi 6.0:
- Menghemat biaya pengadaan hingga 30 persen.
- Mempercepat proses pengadaan dari bulan menjadi minggu.
- Meningkatkan transparansi harga dan meminimalkan potensi korupsi.
- Mempermudah pelibatan penyedia barang/jasa tanpa birokrasi kompleks.
- Mengoptimalkan anggaran dengan analisis data digital.
“Katalog ini mengintegrasikan seluruh proses pengadaan, mulai dari pemesanan hingga pelaporan pajak, dalam satu platform digital,” ujar Luhut kepada wartawan.
