PRO dan kontra mewarnai masuknya Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Dr Fauzan sebagai wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Bahkan, suara negatif datang dari Ketua HMI Korkom UMM Imam Abusyiri.
Menurut dia, Prof Fauzan melanggar kode etik dan sebaiknya mundur dari jabatan rektor. Namun, Ketua IMM Korkom UMM Ahmad Haidar memiliki pendapat berbeda. ”Tidak ada aturan tertulis atau kode etik yang dilanggar Rektor UMM,” katanya.
Haidar menambahkan, tidak ada satu pun pasal yang dilanggar oleh Prof Dr Fauzan ketika ditunjuk menjadi wakil ketua TKN Prabowo-Gibran. Baik itu yang tertuang dalam statuta PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) maupun di Kode Etik Dosen UMM.
”Tidak ada pasal yang melarang seorang dengan jabatan rektor di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) untuk terlibat dalam konstalasi politik nasional. Justru yang dilarang adalah pimpinan Muhammmadiyah dari level ranting sampai pusat yang dilarang,” jelas Haidar.
Mahasiswa FAI UMM itu menambahkan, sah-sah saja apabila Prof Fauzan menjadi wakil ketua TKN Prabowo-Gibran. ”Justru kalau perlu didukung. Dengan begitu, gagasan-gagasan Prof Fauzan bisa disampaikan dan mewarnai,” katanya.
Haidar menambahkan, situasinya akan menjadi berbeda apabila Prof Fauzan jadi pengurus dalam partai politik. ”Kan tidak jadi pengurus parpol. Dengan begini, gagasan Prof Fauzan tentang pendidikan bisa menjadi masukan segar dalam tim kampanye Prabowo-Gibran,” terangnya.
Menurut dia, tokoh pendidikan seperti Prof Fauzan memang dibutuhkan untuk masuk dalam tim strategis seperti itu. ”Tokoh sekaliber pak Fauzan memang perlu untuk terjun dan memberikan warna di pentas nasional,” terang aktivis Hizbul Wathan (HW) tersebut.
Lalu terkait dengan kritik keras dari HMI Korkom UMM, Haidar menilai itu hal yang biasa-biasa saja dalam alam demokrasi. ”Tapi, bagaimana pun kami senang karena teman-teman HMI juga peduli dengan Muhammadiyah dan kampus UMM,” ujar Haidar. (*)
Kontributor: Nur A.
Editor: Mohammad Ilham
