MAKLUMAT — Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah berupaya mendorong penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.
Salah satu upaya yang dilakukan melalui kunjungan serta penguatan sinergi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia di Kuala Lumpur, pada Senin (10/8/2026) lalu. Silaturahim strategis tersebut turut dihadiri Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia serta sejumlah Atase KBRI Malaysia, antara lain Atase Hukum hingga Atase Pendidikan dan Kebudayaan.
Wakil Duta Besar (Dubes) RI untuk Malaysia, Danang Waskito SE MA, menyambut baik kunjungan LHKI dan PCIM Malaysia. Ia mengatakan KBRI terbuka terhadap kolaborasi dengan Muhammadiyah dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia, khususnya para pekerja migran di Negeri Jiran.
“Pada prinsipnya, KBRI sangat terbuka dan mendukung serta berterima kasih atas segala ikhtiar Muhammadiyah dalam menjaga amanat konstitusional kepada warga negara khususnya para pekerja, baik dalam aspek pendidikan bahkan kesehatan dengan sistem ta’awun,” ujarnya.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Malaysia R Ahmad Romadhoni SP PhD menyampaikan bahwa program pendidikan pemerintah dapat mendukung peningkatan kapasitas warga Indonesia di Malaysia, termasuk pekerja migran dan anak-anak mereka.
“Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencoba mengakomodasi kebutuhan dasar edukasi anak dengan program konkret seperti penguatan pelayanan sekolah Indonesia di Malaysia hingga dukungan terhadap komunitas pembelajaran yang tersebar di seantero negeri Jiran, yang hal ini tentu terbuka kolaborasi bersama diaspora termasuk Muhammadiyah,” kata dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) alumnus Denmark tersebut.
Tiga Indikator PMI dan Komitmen Muhammadiyah
Pimpinan audiensi delegasi LHKI yang juga mantan Duta Besar RI di Bulgaria, Bunyan Saptomo, menyampaikan sejumlah aspirasi PMI dan temuan yang dinilai penting untuk menjadi bahan advokasi kepada KBRI.
“Kami menyimpulkan bahwa setidaknya ada tiga hal fundamental yang menjadi indikator kondisi PMI, yakni: legalitas, kapasitas, dan komunitas,” terangnya.
Bunyan menegaskan kesiapan Muhammadiyah untuk turut mengambil bagian dan berpartisipasi aktif dalam penguatan ketiga aspek tersebut melalui jaringan organisasi di Indonesia maupun di luar negeri.
“Muhammadiyah baik di Indonesia maupun PCIM Malaysia serta se-dunia, insya Allah siap mengawal PMI khususnya kader diaspora dalam menguatkan dan memastikan tiga indikator PMI baik sebelum keberangkatan, selama bekerja maupun kepulangan di Indonesia,” tandasnya sosok yang juga menjabat Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
Di sisi lain, PCIM Malaysia yang dihadiri Ketua H Fauzi Fatkhur dan Sekretaris Aunillah menyampaikan apresiasi terhadap pertemuan tersebut serta kesiapan untuk menindaklanjuti hasil silaturahim secara konkret.
PCIM Malaysia yang telah terdaftar secara resmi di pemerintahan Malaysia juga menyampaikan sejumlah program yang berkaitan dengan penguatan PMI, advokasi struktural, hingga pemberdayaan ekonomi.
Sebelumnya, tim gabungan LHKI dan PCIM Malaysia yang dipimpin Sekretaris LHKI dra Yayah Khisbiyah MA, bersama Bunyan Saptomo, Dr Wachid, Agung Rachmat, Subhan Setowara, Puti, Qonita, HMI el Hakim, serta Solikhan, menemui ratusan warga untuk berdiskusi dan menerima aspirasi terkait penguatan perlindungan PMI.
Rangkaian agenda tersebut berlangsung sejak 5 hingga 10 Agustus 2026. Kegiatan turut mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Prof Dr Abdul Mu’ti MEd serta Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla.
LHKI dan PCIM Malaysia berharap, rangkaian kegiatan tersebut dapat mendorong penguatan peran Muhammadiyah dalam isu perlindungan PMI, khususnya melalui kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan jaringan diaspora di Malaysia.***
*) Penulis: Hakim
