MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Dr. Mukayat Al Amin menyoroti praktik politik Indonesia yang dinilainya masih banyak berjalan secara prosedural. Menurutnya, berbagai perangkat demokrasi memang tersedia, tetapi pelaksanaannya belum selalu mencerminkan substansi demokrasi.
Hal itu ia sampaikan dalam Sekolah Politik Perempuan yang diadakan LHKP PWM Jawa Timur pada Sabtu (26/9/2026) di Amaris Hotel Darmo Surabaya. Mukayat mengatakan lembaga dan perangkat politik telah tersedia secara formal, tetapi praktik di lapangan menunjukkan persoalan yang berbeda.
“Politik Indonesia cenderung berjalan prosedural saja, belum benar-benar substansial,” ujarnya di hadapan puluhan peserta Sekolah Politik Perempuan.
Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan praktik politik yang menurutnya semakin dipengaruhi kepentingan transaksional. Mukayat menyebut berbagai hasil riset juga menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
“Pemilu yang terjadi hari ini, lebih banyak amplopnya daripada suaranya,” katanya.
Menurut Mukayat, biaya politik juga menjadi salah satu persoalan yang membuat kontestasi politik semakin berat. Ia menyinggung adanya standar biaya yang harus dikeluarkan seseorang ketika hendak maju dalam sebuah kontestasi.
“Maka kita sering mendengar, si A si B sudah mengeluarkan puluhan juta dan tidak jadi. Apa yang saya sampaikan ini semua sudah tahu. Ini sudah menjadi rahasia umum,” jelasnya.
Meski melihat banyak persoalan dalam praktik politik, Mukayat meminta peserta Sekolah Politik Perempuan tidak berhenti pada rasa kecewa. Ia menilai kondisi tersebut justru perlu menjadi alasan untuk mencari ruang keterlibatan politik yang lebih luas.
“Tapi kita jangan berputus asa. Ini yang penting. Meski kondisi kita hari ini seperti ini,” ujarnya.
Mukayat mengatakan keterlibatan dalam politik tidak harus selalu ditempuh dengan menjadi anggota legislatif atau menduduki jabatan eksekutif. Menurutnya, masyarakat dapat mengambil berbagai peran untuk ikut memengaruhi kehidupan politik dan kebijakan publik.
Ia kemudian menekankan pentingnya memperluas keterlibatan perempuan dalam politik. Menurutnya, perempuan memiliki peran yang perlu terus diperkuat melalui ruang belajar, dukungan, dan kesempatan untuk terlibat.
“Kenapa harus perempuan? Karena ini harus terus dimaksimalkan. Perempuan punya peran yang sangat penting. Harus terus difasilitasi dan didorong,” katanya.
*) Penulis: M Habib Muzaki
