MAKLUMAT — Mayoritas masyarakat masih menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Survei Nasional Puspoll Indonesia menunjukkan tekanan ekonomi rumah tangga mulai menggerus optimisme publik terhadap arah pemerintahan sehingga pemerintah dinilai perlu segera melakukan koreksi kebijakan.
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, mengatakan tingkat kepuasan terhadap Presiden masih berada pada level mayoritas, yakni 64,8 persen. Meski demikian, hasil survei memperlihatkan masyarakat mulai kehilangan keyakinan bahwa kondisi ekonomi akan segera membaik.
“Pemerintah belum berada dalam krisis legitimasi karena kepuasan terhadap Presiden masih berada pada tingkat mayoritas. Namun, masyarakat mulai kehilangan keyakinan bahwa keadaan akan segera membaik. Ini merupakan tekanan terhadap legitimasi berbasis kinerja yang perlu dijawab dengan hasil kebijakan yang nyata, bukan sekadar penguatan narasi komunikasi,” kata Chamad di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, hasil survei tersebut harus dibaca sebagai peringatan dini, sekaligus kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan koreksi sebelum tekanan ekonomi berkembang menjadi ketidakpuasan politik yang lebih luas.
Ekonomi Rumah Tangga Menjadi Penentu Kepercayaan Publik
Chamad menjelaskan, masyarakat tidak menilai kondisi ekonomi semata-mata dari pertumbuhan ekonomi, investasi maupun inflasi nasional.
Sebaliknya, ukuran yang paling dirasakan masyarakat adalah kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, memperoleh pekerjaan, menjaga pendapatan keluarga, serta menghadapi kenaikan biaya hidup.
“Masyarakat menilai ekonomi dari harga beras, minyak goreng, telur, ongkos transportasi, kesempatan kerja, dan pendapatan keluarga. Ketika persoalan itu belum membaik, capaian makro pemerintah tidak selalu terkonversi menjadi kepuasan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai studi perilaku pemilih menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memberikan penghargaan maupun hukuman politik berdasarkan kondisi ekonomi yang mereka alami secara langsung.
Karena itu, pengendalian harga kebutuhan pokok dan penciptaan lapangan kerja harus dipandang bukan hanya sebagai agenda ekonomi, melainkan juga fondasi stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat.
Tata Kelola MBG Perlu Dibenahi
Survei juga mencatat meningkatnya perhatian publik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, Chamad menegaskan bahwa kritik masyarakat tidak dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap tujuan program tersebut.
Menurutnya, perhatian publik lebih banyak tertuju pada tata kelola program, mulai dari transparansi pengadaan, standar kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, hingga distribusi manfaat ekonomi bagi petani, UMKM, dan pekerja lokal.
“Kritik terhadap MBG seharusnya dimaknai sebagai upaya menyelamatkan program, bukan menghentikannya. Pemerintah perlu melakukan audit terbuka terhadap rantai pengadaan, pengelolaan SPPG, standar kualitas makanan, biaya per penerima, kepemilikan pengelola, ketepatan sasaran, dan mekanisme pengaduan,” katanya.
Ia menilai keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah dapur maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap perbaikan status gizi anak, kesehatan, kemampuan belajar, pengurangan beban keluarga, serta manfaat ekonomi bagi petani dan pelaku UMKM.
Komunikasi Pemerintah Perlu Berubah
Selain kebijakan ekonomi, Puspoll juga menilai pemerintah perlu memperkuat kualitas komunikasi publik.
Menurut Chamad, tantangan pemerintah saat ini bukan lagi pada ketersediaan saluran komunikasi, melainkan pada kredibilitas isi pesan, konsistensi informasi antarpejabat, serta keterbukaan dalam menjelaskan proses perbaikan kebijakan.
“Pemerintah perlu bergeser dari komunikasi capaian menuju komunikasi akuntabilitas. Publik tidak hanya ingin mengetahui keberhasilan program, tetapi juga ingin memahami persoalan yang sedang dihadapi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana proses penyelesaiannya,” ujarnya.
Ia menilai komunikasi yang terbuka terhadap kekurangan justru akan lebih dipercaya dibanding hanya menonjolkan keberhasilan.
Lima Rekomendasi
Berdasarkan hasil survei tersebut, Puspoll Indonesia menyampaikan lima rekomendasi kepada pemerintah.
Pertama, menjadikan pengendalian harga kebutuhan pokok dan perlindungan daya beli sebagai prioritas nasional.
Kedua, mempercepat penciptaan lapangan kerja produktif melalui penguatan industri padat karya, UMKM, akses pembiayaan, hilirisasi yang menyerap tenaga kerja, serta perlindungan pekerja informal.
Ketiga, melakukan audit terbuka dan penataan ulang tata kelola Program Makan Bergizi Gratis maupun program prioritas lain yang menghadapi persoalan implementasi.
Keempat, mengubah ukuran keberhasilan program dari sekadar output administratif menjadi outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti perubahan harga, pendapatan, kesehatan, gizi, kesempatan kerja, dan kualitas hidup.
Kelima, memperkuat fungsi pemantauan harga pangan, daya beli, lapangan kerja, efektivitas program prioritas, serta aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Metodologi Survei
Survei Puspoll Indonesia dilaksanakan pada 18–26 Mei 2026 dengan melibatkan 2.400 responden menggunakan metode multistage random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan margin of error ±2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.***
