-
Mahfud MD menilai Perpol 10/2025 melanggar UU Polri dan UU ASN karena mengatur penempatan anggota Polri di jabatan sipil tanpa dasar undang-undang. (Foto: Facebook Mahfud MD)
-
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. (Foto: Dok Fraksi PKS DPR RI)
-
Logo Polri. (Foto: Ist)
-
Ketua KPK, Setyo Budiyanto. (Foto: Dok KPK)
-
Dialog Konstitusi sekaligus peresmian ruang sidang jarak jauh MK di FH UMY. (Foto: UMY)
-
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. (Foto: Fraksi Nasdem DPR)
-
Para Pemohon saat Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024. (Foto: MKRI)
-
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMPHURI, Zaky Zakariya. (Foto: Kemenag RI)
-
Dian Prahara Batubara setelah sidang pengucapan Putusan Nomor 159/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Foto: Kiriman narasumber.
-
Dian Prahara Batubara (kiri) dan Moch. Jian Niam Al Kamil (kanan) setelah sidang pengucapan Putusan Nomor 159/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Foto: Kiriman narasumber.
-
Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol 29 Jakarta Pusat. (Foto: KPU)
-
Sidang lanjutan empat perkara uji materi UU BUMN di Gedung MK, Senin (13/10/2025). (Foto: Tangkapan layar MKRI)