Lewati ke konten
  • Beranda
  • Topik
  • Kilas
  • Opini
  • Hikmah
  • Sosok
  • Terkini
  • Video
  • Mimbar Muktamar
  • Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan Jadi Tonggak Baru Demokrasi Parlemen Indonesia

    Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. (Foto: Fraksi Nasdem DPR)

    Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan Jadi Tonggak Baru Demokrasi Parlemen Indonesia

    5 November 2025
  • Tok! MK Putuskan Seluruh AKD DPR Wajib Akomodasi Keterwakilan Perempuan

    Para Pemohon saat Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024. (Foto: MKRI)

    Tok! MK Putuskan Seluruh AKD DPR Wajib Akomodasi Keterwakilan Perempuan

    30 Oktober 2025
  • AMPHURI akan Gugat UU Haji-Umrah ke MK: Umrah Mandiri Dinilai Ancam Perlindungan Jemaah dan Ekonomi Umat

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMPHURI, Zaky Zakariya. (Foto: Kemenag RI)

    AMPHURI akan Gugat UU Haji-Umrah ke MK: Umrah Mandiri Dinilai Ancam Perlindungan Jemaah dan Ekonomi Umat

    27 Oktober 2025
  • Kader IMM UINSA di Balik Gugatan UU MD3: Suara Rakyat Tak Boleh Direduksi Fraksi

    Dian Prahara Batubara setelah sidang pengucapan Putusan Nomor 159/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Foto: Kiriman narasumber.

    Kader IMM UINSA di Balik Gugatan UU MD3: Suara Rakyat Tak Boleh Direduksi Fraksi

    17 Oktober 2025
  • MK Tolak Gugatan Mahasiswa UINSA Soal Fraksi DPR

    Dian Prahara Batubara (kiri) dan Moch. Jian Niam Al Kamil (kanan) setelah sidang pengucapan Putusan Nomor 159/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta. Foto: Kiriman narasumber.

    MK Tolak Gugatan Mahasiswa UINSA Soal Fraksi DPR

    17 Oktober 2025
  • Wacana Pangkas Masa Jabatan Komisioner KPU Tuai Penolakan: Dinilai Tak Relevan dengan Arah Pemilu Baru

    Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol 29 Jakarta Pusat. (Foto: KPU)

    Wacana Pangkas Masa Jabatan Komisioner KPU Tuai Penolakan: Dinilai Tak Relevan dengan Arah Pemilu Baru

    17 Oktober 2025
  • Bagaimana Nasib Uji Materi UU BUMN di MK Usai RUU BUMN Disetujui DPR?

    Sidang lanjutan empat perkara uji materi UU BUMN di Gedung MK, Senin (13/10/2025). (Foto: Tangkapan layar MKRI)

    Bagaimana Nasib Uji Materi UU BUMN di MK Usai RUU BUMN Disetujui DPR?

    13 Oktober 2025
  • Sidang Uji Materi PSN di MK, Warga Sebut Proyek Hancurkan Kehidupan dan Cederai Hak Rakyat

    Salah satu korban PSN Lumbung Padi Nasional di Papua, Liborius Kodai Moiwend yang berasal dari Kampung Wogekel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke dihadirkan Pemohon sebagai saksi dalam sidan gpengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) pada Senin (22/9/2025), di ruang sidang pleno MK. (Foto: MKRI)

    Sidang Uji Materi PSN di MK, Warga Sebut Proyek Hancurkan Kehidupan dan Cederai Hak Rakyat

    23 September 2025
  • Mahasiswa UINSA Gugat Kata Fraksi di UU MD3, Nilai Aspirasi Rakyat Direduksi Hegemoni Elite Partai

    Dua mahasiswa UINSA, Dian Prahara Batubara dan Moch. Jian Niam Al Kamil, mengikuti sidang panel pendahuluan secara daring, terkait permohonan uji materi terhadap UU 17/2014 atau UU MD3, Kamis (18/9/2025). (Foto: tangkapan layar/ Ubay NA)

    Mahasiswa UINSA Gugat Kata Fraksi di UU MD3, Nilai Aspirasi Rakyat Direduksi Hegemoni Elite Partai

    19 September 2025
  • Nekat! Jumlah Wamen Rangkap Komisaris BUMN Membengkak, Meski MK Tegas Melarang

    Ilustrasi rangkap jabatan pejabat pemerintah. Banyaknya topi yang mereka kenakan menunjukkan peran ganda dalam pemerintahan dan BUMN. (Foto dibuat Gemini/AI)

    Nekat! Jumlah Wamen Rangkap Komisaris BUMN Membengkak, Meski MK Tegas Melarang

    17 September 2025
  • Uji Materi PSN di Mahkamah Konstitusi: DPR Mangkir Lagi, Ahli Soroti Kesesatan Logika Pertumbuhan Ekonomi

    Ahli hukum UGM, Herlambang Perdana Wiratraman, menyampaikan pandangannya dalam sidang uji materi terkait PSN di Mahkamah Konstitusi, Kamis (11/9/2025). (Foto: tangkapan layar/ Ubay NA)

    Uji Materi PSN di Mahkamah Konstitusi: DPR Mangkir Lagi, Ahli Soroti Kesesatan Logika Pertumbuhan Ekonomi

    12 September 2025
  • Ketika TNI Tersandung Batas Konstitusi: Belajar dari Kasus Ferry Irwandi dan Putusan MK

    Kebebasan berekspresi bukan hadiah dari negara, melainkan hak yang dijamin konstitusi. Jika kritik dianggap kejahatan, lalu di mana lagi rakyat bisa bersuara? (Ilustrasi foto dibuat Gemini/AI)

    Ketika TNI Tersandung Batas Konstitusi: Belajar dari Kasus Ferry Irwandi dan Putusan MK

    12 September 2025
←Laman Sebelumnya
1 2 3 4 5 6 … 16
Laman Berikutnya→
  • Tentang Maklumat
  • Verifikasi Dewan Pers
  • Disclaimer
  • Redaksi
  • Kode Perilaku Internal Perusahaan
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Penulisan Opini
Facebook Twitter X Instagram Whatsapp YouTube
Copyright © Maklumat 2026.