-
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia (kanan), bersama Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa N Agustyati, saat menjadi narasumber di podcast Akbar Faizal Uncensored. (Foto: Tangkapan layar)
-
Pernyataan sikap Partai NasDem terhadap Putusan MK yang memisahkan Pemilu nasional dan lokal/daerah. (Foto: Tangkapan layar Metro TV)
-
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti Putusan MK soal pemisahan Pemilu nasional dan lokal/daerah yang menurutnya kontradiktif dengan putusan sebelumnya di 2019. (Foto: Fraksi NasDem)
-
Pemilih menggunakan hak pilihnya di bilik Pemilu yang diselenggarakan KPU. (Ilustrasi: Ubay NA/ IST)
-
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqi Nizamy Karsayuda. (Foto: @bang.rifqi.mrk)
-
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. (Foto: Dok)
-
Sosiolog politik dari Unesa, Agus Mahfud Fauzi. (Foto: Tangkapan layar)
-
Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati. (Foto: Dok. Pribadi)
-
Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Dr phil Ridho Al-Hamdi MA, menilai Putusan MK memisahkan Pemilu nasional dan lokal sebagai keputusan yang sangat progresif. (Foto: Tangkapan layar)
-
Sidang pembacaan putusan, Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilu nasional dan lokal bakal diselenggarakan terpisah mulai tahun 2029 mendatang. (Foto: MKRI)
-
Siswi-siswi SD sedang berdiskusi. Putusan MK mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar (SD dan SMP) tanpa dipungut biaya alias gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. (Ilustrasi: Ubay NA/ IST)
-
Ketua DPP IMM Bidang Riset dan Teknologi, Muh Akmal Ahsan. (Foto: IST)