MAKLUMAT — Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tamsil Linrung meminta pemerintah menata ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa menghentikan dapur-dapur yang sudah beroperasi. Ia mengakui adanya praktik titipan dalam pengelolaan dapur MBG, tetapi menilai persoalan tersebut harus diselesaikan melalui pembenahan tata kelola, bukan dengan memutus operasional yang telah berjalan.
“Gebrakan Kepala BGN yang baru bagus, tetapi harus disertai tata kelola yang memadai. Salah satunya terkait banyaknya dapur yang di-suspend. Mestinya dibuat kategorisasi. Kalau yang sudah berjalan tiba-tiba diputus, itu menjadi masalah. Bagaimana pula dengan yang bangunannya sudah jadi,” kata Tamsil dalam Diskusi Media Buka Fakta bertajuk “Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah” yang digelar Forum Jurnalis Merdeka (FJM) di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Ia mengakui berbagai persoalan memang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG. Salah satunya adalah dugaan adanya praktik titipan dalam pengelolaan dapur yang selama ini menjadi sorotan publik. “Memang ada benarnya rumor bahwa dapur dikuasai oligarki, polisi, tentara. Memang ada titipan,” ujarnya.
Namun Tamsil mengingatkan bahwa penghentian operasional secara mendadak dapat menimbulkan persoalan baru, terutama bagi pihak yang telah menginvestasikan modal dan membangun fasilitas pendukung program.
Dia berpendapat bahwa berbagai persoalan yang melingkupi MBG tidak bisa dijadikan alasan untuk menyimpulkan bahwa program MBG gagal. Dari hasil pengawasan yang dilakukannya di sejumlah daerah, ia menilai masalah utama justru berada pada aspek pelaksanaan dan tata kelola.
“Ini harus didudukkan dengan benar. Semua masalah MBG yang saya lihat ada pada pelaksanaannya di lapangan, bukan karena programnya jelek,” katanya.
Menurut Tamsil, program MBG memiliki dampak ekonomi yang luas karena menciptakan rantai kegiatan usaha baru, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu, berbagai persoalan yang muncul harus dibuka dan dibenahi, bukan ditutupi atas nama program strategis nasional.
“MBG punya multiplier effect yang luar biasa. Kalau ada masalah, ya harus diperbaiki karena memang faktanya ada masalah. Program ini juga ingin menjawab persoalan lapangan kerja,” ujarnya.
Tamsil menyatakan tetap mendukung perbaikan menyeluruh terhadap operasional MBG. Ia menilai program tersebut merupakan bagian dari agenda ekonomi kerakyatan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah program lain yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung perlunya pembenahan tata kelola sumber daya alam yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi negara.
“Penerimaan negara hanya sekitar 11 persen dari PDB. Ada banyak hal yang harus dibenahi dalam tata kelola sumber daya alam kita,” katanya.
Tamsil meyakini berbagai program strategis pemerintah dirancang untuk mempercepat pembangunan nasional. Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki kebijakan agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
