MAKLUMAT – Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Ma’mun Murod, menyoroti soal tingginya biaya politik dalam Pemilu di Indonesia. Ia juga menilai bahwa sistem Pemilu di Indonesia berlangsung sangat liberal.
Hal itu ia sampaikan ketika menjadi salah satu narasumber dalam Seminar bertajuk ‘Urgensi Revisi UU Pemilu: Penataan Desain Keserentakan Pemilu dan Tata Kelola PenyeIenggaraan Pemilu’, yang digelar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (PSP3) UMJ di Auditorium Kasman Singodimedjo FISIP UMJ, Jum’at (14/2/2025).
“Selama ini kita mengkritik habis terkait dengan Pemilu di Indonesia. Apakah Pemilu legislatif, maupun Pemilu eksekutif, (baik) Pilpres, Pilkada, dan turunannya itu yang berbiaya sangat mahal dan sangat liberal. Ini kritik saya yang berkali-kali,” ujarnya.
Menurut Ma’mun, hulu dari berbagai persoalan di Indonesia berawal dari sistem politik yang mahal dan liberal. Dampak dari sistem tersebut kemudian berimbas ke berbagai sektor lainnya. Ia juga mengkritik bagaimana tiga Pemilu terakhir, yaitu pada 2014, 2019, dan 2024 semakin menunjukkan tren liberalisasi yang membebani demokrasi Indonesia.
“Pemilu kita sudah cukup tiga kali berlangsung secara liberal dan biaya mahal. Saya yakin, jika Presiden memiliki kemauan, sistem ini bisa diubah. Dan, saya berharap betul konsistensi Presiden Prabowo terkait dengan masalah pemberantasan korupsi dan efisiensi pemerintahan,” tambahnya.
Menurutnya, jika Presiden Prabowo Subianto menekankan efisiensi, menegaskan bahwa sebelumnya telah terjadi banyak inefisiensi. Ia menilai bahwa inefisiensi tersebut tidak hanya dalam pengelolaan negara, tetapi juga dalam sektor-sektor lainnya.
Kebocoran Keuangan Negara
Guru Besar Bidang Ilmu Politik UMJ itu juga menyinggung soal kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia berpendapat, salah penyebab kebocoran keuangan negara itu dikarenakan biaya politik yang sangat mahal.
“Soemitro Djojohadikoesoemo (ayah Prabowo) di era orde baru sudah pernah mengatakan bahwa kebocoran pembangunan itu sekitar 30 persen dari APBN. Dan, sekarang pun tidak berubah. (Masih) Sekitar 30 persen, bahkan lebih,” terang Ma’mun.
Ke depan, Ma’mun berharap agar para akademisi dan lembaga akademik seperti PSP3 UMJ maupun lembaga independen seperti Perludem dapat memberikan masukan-masukan, agar sistem Pemilu di Indonesia bisa diperbaiki ke arah yang lebih baik.
Ia juga berharap forum supaya melalui forum seminar tersebut dapat memberikan masukan yang serius bagi pemerintah dan DPR, khususnya dalam pembahasan soal revisi Undang-Undang (UU) Pemilu ke depan.
_______
Penulis: Habib Muzaki | Editor: Ubay NA
