Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni: Jangan Lengah Antisipasi Hantavirus

hantavirus

MAKLUMAT – Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni mengimbau semua pihak jangan sampai lengah mengantisipasi Hantavirus meski kasus penyebaran di Indonesia masih rendah.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, kasus positif hantavirus di Indonesia mencapai 23 orang sepanjang 2024 hingga 2026. Dari jumlah tersebut, 3 pasien dilaporkan meninggal dunia.

Data Kemenkes menunjukkan, kasus positif ditemukan dari total 251 kasus suspek yang diperiksa. Sebanyak 20 pasien lainnya dinyatakan sembuh.

Kemenkes juga menyebut penularan hantavirus dapat terjadi melalui gigitan tikus, paparan urine, saliva, kotoran, hingga debu yang telah terkontaminasi. Namun hingga saat ini belum ditemukan penularan antarmanusia di Indonesia.

“Ini harus menjadi alarm kewaspadaan bersama. Jangan sampai masyarakat lengah terhadap ancaman penyakit yang bersumber dari lingkungan dan hewan pengerat,” ujar Sri Wahyuni, Selasa (12/5/2026).

Ia pun mendorong Dinas Kesehatan bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pola hidup bersih serta pengendalian tikus di kawasan permukiman, pasar tradisional, hingga saluran air.

Menurutnya, kelompok pekerja yang memiliki risiko tinggi seperti petugas kebersihan, petani, pekerja konstruksi, hingga pembersih selokan perlu mendapatkan perhatian khusus melalui sosialisasi dan perlindungan kesehatan kerja.

Baca Juga  19 Daerah Darurat Kekeringan, DPRD Jatim Desak Pemprov Temukan Solusi Permanen

“Pencegahan paling penting adalah menjaga kebersihan lingkungan. Karena virus ini berkaitan erat dengan sanitasi dan paparan dari tikus yang terinfeksi,” katanya.

Sri Wahyuni juga meminta fasilitas kesehatan meningkatkan deteksi dini terhadap pasien yang menunjukkan gejala mengarah pada hantavirus, terutama apabila memiliki riwayat kontak dengan lingkungan yang rentan terkontaminasi.

Ia menegaskan koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar potensi penyebaran penyakit dapat ditekan sejak dini. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak boleh menunggu lonjakan kasus sebelum mengambil langkah antisipasi.

“Kami mendorong adanya langkah preventif secara masif. Edukasi masyarakat dan pengendalian lingkungan harus diperkuat supaya kasus tidak berkembang,” tegas politisi Partai Demokrat.