MAKLUMAT — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI Juda Agung menyoroti meningkatnya risiko fraud dan scam di tengah perkembangan layanan keuangan digital. Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/FMCBG) di Asheville, North Carolina, Amerika Serikat, pada 31 Agustus hingga 1 September 2026.
Juda Agung mewakili Menteri Keuangan memimpin delegasi Kemenkeu RI dalam pertemuan di bawah Presidensi Amerika Serikat tersebut. Para anggota G20 membahas perkembangan ekonomi global, termasuk tantangan yang muncul seiring digitalisasi sektor keuangan.
Digitalisasi memang membuat layanan keuangan semakin mudah diakses masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti risiko penipuan yang semakin kompleks. Fraud dan scam dapat melibatkan pelaku serta jaringan dari lebih dari satu negara sehingga penanganannya tidak cukup dilakukan melalui kebijakan di dalam negeri.
“Perkembangan digitalisasi perlu diimbangi dengan penguatan literasi dan perlindungan konsumen. Mengingat fraud dan scam semakin kompleks dan bersifat lintas batas, diperlukan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi antarnegara yang semakin kuat,” ujar Juda Agung, melansir laman resmi Kemenkeu, Rabu (2/9/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Juda Agung menyampaikan pengalaman Indonesia dalam memperkuat literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Indonesia juga telah membangun koordinasi kelembagaan untuk meningkatkan literasi keuangan serta mengembangkan Anti-Scam Center yang ditujukan untuk memperkuat penanganan fraud dan scam di sektor keuangan.
Menurutnya, penguatan perlindungan konsumen diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Upaya tersebut juga perlu berjalan bersama peningkatan pemahaman masyarakat agar pengguna layanan keuangan mampu mengenali berbagai bentuk penipuan yang berkembang.
Selain persoalan di dalam negeri, Indonesia mendorong negara-negara G20 memperkuat kerja sama dalam menghadapi kejahatan keuangan yang melintasi batas negara. Pertukaran informasi dan koordinasi antarnegara dinilai penting agar pencegahan serta penanganan fraud dan scam dapat dilakukan secara lebih efektif.
Pembahasan mengenai perlindungan konsumen menjadi bagian dari agenda G20 dalam mendukung transformasi digital sektor keuangan. Presidensi G20 juga menempatkan isu literasi keuangan dan perlindungan konsumen sebagai perhatian di tengah semakin kompleksnya risiko kejahatan keuangan.
Juda Agung juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung penguatan sinergi antara agenda G20 dan Financial Action Task Force (FATF). Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat kerangka pencegahan dan penanganan fraud serta kejahatan keuangan sekaligus menjaga integritas sistem keuangan global.
“Perkembangan digitalisasi perlu diimbangi dengan penguatan literasi dan perlindungan konsumen. Mengingat fraud dan scam semakin kompleks dan bersifat lintas batas, diperlukan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi antarnegara yang semakin kuat,” jelasnya.
*) Penulis: M Habib Muzaki
