MAKLUMAT — Anggota DPRD Kota Surabaya dr. Zuhrotul Mar’ah mengatakan persoalan pelayanan publik perlu menjadi perhatian perempuan. Kebijakan di tingkat daerah berkaitan erat dengan kebutuhan perempuan dan anak dalam kehidupan sehari-hari.
Hal itu ia sampaikan dalam Sekolah Politik Perempuan yang diadakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Timur pada Sabtu (26/9/2026) di Amaris Hotel Darmo Surabaya.
“Perempuan adalah yang paling terdampak dalam banyak aspek. Entah itu sebagai ibu, pengasuh, dan pengelola rumah tangga,” ujar perempuan yang akrab disapa dr. Zuhro tersebut.
Ia menjelaskan bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok yang pertama merasakan dampak ketika pelayanan publik tidak berjalan dengan baik. Karena itu, perempuan perlu memahami persoalan pelayanan publik dan mengupayakannya melalui banyak cara. Salah satunya di politik.
Dr. Zuhro memetakan beberapa isu yang dapat menjadi perhatian, seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan, perlindungan, serta ekonomi. Pada sektor kesehatan, persoalannya mencakup akses puskesmas, pemenuhan gizi, hingga persalinan yang aman.
“Ketika layanan publik gagal, perempuan dan anak yang pertama merasakan dampaknya. Tidak bisa jika kita mau memisahkan perempuan dan politik,” jelasnya.
Hambatan Struktural dan Kultural
Kendati demikian, perempuan masih menghadapi banyak hambatan untuk terlibat dalam politik. “Dalam konteks ini, menjaga silaturahmi menjadi penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini,” ujarnya.
Hambatan tersebut muncul dari faktor struktural, seperti tingginya biaya politik yang membuat akses modal kampanye tidak setara, penempatan perempuan pada daftar calon yang kurang strategis oleh partai, serta keterbatasan akses informasi mengenai mekanisme politik.
Di sisi lain, tantangan kultural juga masih membatasi ruang perempuan dalam politik. Stereotip bahwa politik bukan ranah perempuan masih berkembang di masyarakat.
Perempuan juga menghadapi beban ganda karena harus membagi peran domestik dan publik, sementara norma sosial tertentu dapat membatasi ruang gerak mereka dalam kehidupan politik.
“Menjadi penting untuk memiliki pasangan yang sevisi bagi kita yang ingin aktif berperan di ruang publik. Pasangan kita menjadi sangat krusial di sini,” jelasnya.
Masih Banyak Peluang
Peluang perempuan untuk terlibat dalam politik juga terbuka melalui sejumlah jalur. Salah satunya adalah kebijakan kuota 30 persen yang dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik memberikan ruang legal dan terstruktur bagi keterwakilan perempuan.
Selain jalur formal, perempuan memiliki kekuatan jaringan melalui organisasi perempuan, majelis taklim, dan komunitas akar rumput yang dapat menjadi basis dukungan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan juga menjadi modal intelektual untuk terlibat lebih jauh dalam politik.
“Forum seperti sekolah politik perempuan ini adalah salah satu forum strategis untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan sebagai modal penting,” ujarnya.
Perkembangan media digital turut membuka ruang baru bagi perempuan untuk menyampaikan gagasan, membangun jejaring, hingga melakukan kampanye politik. Ia meminta perempuan tidak lelah belajar meski realitas digital terus berubah dengan cepat.
“Kalau kita sendirian, suara itu akan hilang begitu saja. Namun dengan suara yang terus digaungkan di ruang digital, maka suara itu akan semakin menggema dan akhirnya menjadi narasi bersama karena mewakili kepentingan publik,” ujarnya.
*) Penulis: M Habib Muzaki
