Zuhrotul Mar’ah Soroti Hambatan Perempuan di Politik

perempuan

MAKLUMAT — Anggota DPRD Kota Surabaya dr. Zuhrotul Mar’ah mengatakan perempuan masih menghadapi sejumlah hambatan ketika masuk dan berkiprah dalam politik. Hambatan tersebut muncul dari struktur politik maupun budaya yang masih membatasi ruang perempuan.

Hal itu ia sampaikan dalam Sekolah Politik Perempuan yang diadakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Timur pada Sabtu (26/9/2026) di Amaris Hotel Darmo Surabaya.

“Politik biaya tinggi, akses modal kampanye yang tidak setara. Ini tantangan dalam struktur politik kita,” ujar perempuan yang akrab disapa dr. Zuhro tersebut.

Menurutnya, persoalan biaya menjadi salah satu tantangan struktural yang dihadapi perempuan dalam kontestasi politik. Ia juga menyoroti penempatan calon legislatif perempuan di daftar calon yang tidak strategis serta keterbatasan akses informasi mengenai mekanisme politik.

Dalam pemaparannya, dr. Zuhro turut menyebut data LPEM UI pada 2021 yang menunjukkan hanya 21 persen calon legislatif perempuan ditempatkan pada nomor urut 1–3 di daerah pemilihan kompetitif.

“Politik seakan-akan bukan ranah perempuan. Perjalanan untuk mewujudkan ruang untuk hal ini masih akan sangat panjang,” ujarnya.

Pernyataan tersebut ia tempatkan sebagai salah satu bentuk stereotip gender yang masih membatasi partisipasi perempuan. Menurutnya, perempuan juga menghadapi beban ganda ketika harus menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan.

Baca Juga  Ketua Fraksi PKS Jatim Bakal Jadi Narasumber di Madrasah IMM UINSA: Perkuat Kesadaran Gender dan Politik

Di lingkungan legislatif, tantangan itu dapat berlanjut dalam bentuk marginalisasi suara saat rapat, beban pembuktian yang lebih berat, serta minimnya mentor sesama perempuan. Kondisi tersebut membuat perempuan membutuhkan kapasitas dan jaringan yang lebih kuat ketika terlibat dalam politik.

Dr. Zuhro menyebut organisasi perempuan, majelis taklim, dan komunitas akar rumput sebagai salah satu sumber jaringan yang dapat mendukung keterlibatan perempuan. Ia juga mendorong peningkatan literasi politik dan pemanfaatan media digital untuk memperluas ruang partisipasi.

“Setiap kebijakan yang berpihak pada perempuan dimulai dari satu suara yang berani,” jelasnya.

 

*) Penulis: M Habib Muzaki