MAKLUMAT – Terdapat 1.035.507 pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Lamongan. Dengan rincian 520.848 (setara dengan 50,3%) pemilih perempuan dan 514.659 (setara dengan 49,7%) pemilih laki-laki. Namun besarnya jumlah pemilih perempuan di Lamongan belum berbanding lurus dengan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Lamongan, yang masih didominasi laki-laki.
Kebijakan afirmasi yang mengharuskan partai politik mengajukan calon anggota DPRD dalam Pemilu legislatif sejumlah 30% perempuan hanyalah sekedar menjadi pemenuhan syarat administratif dan belum menggambarkan keterwakilan perempuan di DPRD yang sesungguhnya. Hal ini terbaca dari total 50 anggota DPRD Lamongan. Di mana anggota dewan yang perempuan hanya 7 orang. Sedangkan, laki-laki berjumlah 43 orang.
Angka 7 menggambarkan 14% dan masih kurang 16% untuk menggenapkan kebijakan afirmasi menjadi 30% keterwakilan perempuan di DPRD Lamongan. Dan jumlah anggota DPRD Lamongan hasil Pemilu legislatif 2024, laki-laki masih mendominasi dengan angka 86%. Isu-isu perempuan yang paling mengerti dan menguasai adalah perempuan.
Dengan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Lamongan yang masih jauh dari harapan yang diidealkan, maka perjuangan politik masih terbuka kesempatan di Pilkada Lamongan. Dari dua pasang calon, siapa yang paling peduli terhadap perempuan. Setidaknya menguasai isu-isu perempuan. Itu tercermin dari visi, misi, dan programnya yang memberi ruang keterlibatan perempuan setara dengan laki-laki untuk banyak urusan.
Dalam sejumlah penelitian, termasuk yang dilakukan penulis terhadap Perempuan Muhammadiyah dan politik lokal menunjukkan perempuan adalah pemilih loyal hingga mencapai angka 80%, dan masih tersisa 20% yang masih ragu-ragu dalam menentukan pilihan karena tidak mengenal calon. Kebijakan politik Muhammadiyah untuk politik lokal justru lebih bisa diikuti dan dijalankan oleh perempuan Muhammadiyah.
Hal yang patut diwaspadai dengan tingginya jumlah pemilih perempuan adalah potensi menjadi target politik uang. Dari berbagai penelitian dapat dijelaskan mengapa kaum hawa menjadi target politik uang? Karena kurangnya literasi tentang regulasi Pilkada, faktor ekonomi, adanya tekanan sosial/politik dari tokoh atau orang berpengaruh di wilayah tempat tinggalnya, sikap yang serba membolehkan (permisif) karena sanksi atau hukuman atas tindakan politik uang relatif ringan.
Pada penelitian yang lainnya dijelaskan pemilih perempuan menjadi sasaran politik uang dengan beberapa sebab. Pertama, pemilih perempuan menikmati politik uang. Menolak tetapi menerima uangnya. Jumlah pemilih perempuan yang begitu banyak jika di bandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki. Dan mereka cenderung memiliki loyalitas sehingga di pandang bisa memenuhi target politik. Karenanya pemilih perempuan harus menjadi pemilih cerdas, mengenali calon, rekam jejak, visi-misi, program kerja dan anti politik uang.
Pemilih perempuan diharapkan turut andil mewujudkan Pilkada yang Luber-Jurdil, Bermartabat. Karenanya jika betul berpotensi terjadinya praktek politik uang dalam Pilkada Lamongan, maka sudah seharusnya perempuan bisa menghindari politik uang, menolak politik uang, dan jika menyaksikan harus berani melaporkan tindak politik uang.
Perempuan Muhammadiyah harus mulai mengetahui, memahami, mengamalkan bait-bait dalam Mars Aisyiyah. Dalam konteks bernegara atau berpolitik, perempuan Muhammadiyah harus merenungkan potongan bait-bait Mars Aisyiyah, karena sejatinya mengemban tugas; membina harkat dan martabat kaum wanita, menjadi tiang utama negara, di tanganmulah nasib bangsa, mari beramal dan berdarma bakti membangun negara.
Tamam Choiruddin, S.Ag., M.Si, penulis adalah Ketua Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lamongan
