PERNYATAAN Presiden Joko Widodo yang memastikan akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 mendapatkan beragam respons. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nurhayati menilai, itu tidak etis dan tidak menunjukkan sikap kenegarawanan.
Dalam rilis DEEP Indonesia pada Jumat (2/6/2023), Presiden Jokowi memastikan akan cawe-cawe di Pemilu 2024, meski disebutkan bahwa hal itu tidak akan melanggar aturan. Neni pun berpendapat, bahwa hal tersebut membuat kontestasi Pemilu 2024 menjadi tidak fair dan memicu situasi politik yang lebih memanas.
”Cawe-cawe itu tidak etis dan tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Bukannya mendukung pemilu demokratis, tapi justru yang terjadi adalah unfairness kontestasi dan membuat situasi politik semakin memanas,” katanya.
Menurut Neni, upaya cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 berpotensi menyalahgunakan politik kekuasaan yang menjadi kepentingan pragmatis untuk digunakan di Pemilu 2024.
“Presiden terlalu banyak bermanuver untuk kepentingan pribadi, kelompok dan partainya. Padahal semestinya bisa berlaku adil dengan mendorong demokrasi substantif, bukan malah terlibat sebagai partisan,” jelasnya.
Keterlibatan Presiden Jokowi untuk ikut campur dalam Pemilu 2024, disebut akan berimbas buruk pada proses penyelenggaraan Pemilu dan dapat merusak demokrasi di Indonesia. Menurut Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah itu, Presiden tidak seharusnya aktif terlibat dalam mengusung calon presiden (Capres) di Pemilu 2024 dan seharusnya lebih berkonsentrasi pada kinerjanya di akhir periode.
“Fokus saja menunjukkan kinerja dengan baik di akhir masa jabatannya dengan husnul khotimah,” tegurnya.
Lebih lanjut, Neni menjelaskan bahwa dalam komunikasi politik, simbol yang ditunjukkan Jokowi dengan memanggil enam partai politik (parpol) ke istana memperlihatkan relasi kuasa di panggung politik dengan dramaturgi cawe-cawe di panggung depan dan panggung belakang yang berbeda. Dia menyebut, komitmen untuk menunjukkan Pemilu 2024 yang berintegritas itu tidak tampak.
“Jangan sampai justru tindakan Jokowi ini akan menimbulkan luka politik secara luas dengan mengkonstruksi dan membuat kebijakan yang akan membawa bencana demokrasi kedepan,” jelasnya. (*)
Sumber Foto: KPU Kota Bandung
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
