MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Muhammad Mirdasy, menyampaikan sejumlah catatan yang penting selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Membuka paparannya, Mirdasy menyebut bahwa berdasarkan beberapa hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga, antusiasme publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran cukup tinggi. Sebab itu, menurut dia, hal tersebut harusnya bisa menjadi semacam modal yang berharga untuk mengarungi pemerintahan ke depan selepas 100 hari pertama ini.

“100 hari pemerintahan Prabowo berdasarkan sejumlah survei menunjukkan antusiasme warga dan masyarakat kepada kepemimpinan Prabowo. Hal ini harusnya bisa menjadi modal penting karena harapan yang tinggi kepada Prabowo untuk menyelesaikan banyak hal yang mnjadi PR selama kepemimpinan jokowi atau juga sebelumnya,” ujarnya kepada Maklumat.ID, Selasa (28/1/2025).

Menurut Mirdasy, ada setidaknya dua sektor yang sangat penting untuk dicermati dan diperhatikan dengan betul dalam 100 hari kerja pertama Prabowo beserta jajarannya di kabinet, sekaligus untuk menilai bagaimana pemerintahan tersebut bakal berjalan ke depan. Sektor yang ia maksud adalah pada sektor ekonomi, serta sektor politik dan hukum.

Tantangan Ekonomi

Pada sektor ekonomi, Mirdasy menyorot soal kinerja tim ekonomi pemerintah dalam mengejawantahkan visi ‘ketahanan pangan‘ serta ‘swasembada pangan’ yang menjadi prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo. Menurutnya, selama 100 hari kerja ini, belum ada dampak ekonomi yang signifikan, yang dihasilkan oleh para ekonom pemerintah.

“Tantangan bagi tim ekonomi pada pemerintahan Prabowo, bahwa masih ada tiga tantangan penting, pertama belum stabilnya harga sembako bagi masyarakat, apalagi sebentar lagi memasuki Bulan Ramadan, belum tampak ada kestabilan harga kebutuhan-kebutuhan pokok. Banyak kebutuhan pokok yang harganya masih tinggi, misalnya untuk Minyakita itu ternyata harga di pasaran masih cukup tinggi,” sebutnya.

“Kedua berkaitan dengan upaya menuju swasembada pangan yang sepertinya upaya-upaya yang dilakukan saat ini masih jauh panggang dari pada api,” imbuh mantan Ketua DPW Partai Perindo Jatim itu.

Selain itu, Mirdasy juga menyorot soal nilai tukar dolar AS yang masih sangat tinggi terhadap rupiah. “Ketiga, masih tingginya nilai tukar dolar AS atas rupiah, yang sampai saat ini masih di atas Rp 16.000 per dolar AS. Jika dolar ke depan bisa di bawah Rp 15.000 pasti optimisme dan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo akan semakin besar dan nyata,” katanya.

Tantangan Politik dan Hukum

Sementara itu, pada sektor politik Mirdasy menyoroti soal wacana yang bergulir untuk mengubah Undang-undang (UU) Partai Politik (Parpol), UU Pemilu, serta UU Pilkada, yang menurutnya menjadi isu yang sangat krusial.

“Di satu sisi itu menjadi suatu harapan besar untuk perubahan yang lebih baik, tetapi pada sisi lain ada kekhawatiran yang besar juga bahwa jangan-jangan ini adalah upaya untuk mematikan demokrasi sekali lagi dan kemudian mengubah arah pembangunan demokrasi di Indonesia menjadi ke arah demokrasi yang semakin otoriter atau mungkin hanya dinikmati segelintir elit dan membatasi keterlibatan masyarakat,” terangnya.

Masih menurut Mirdasy, terkait dengan wacana untuk mengubah sistem Pemilihan Legislatif (Pileg) menjadi sistem tertutup dan mengubah sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dikembalikan ke DPRD setempat, ia mengaku khawatir jika isu-isu tersebut bakal berpotensi menjadi polemik yang berkepanjangan.

“Terkait itu, isu tentang wacana mengubah Pileg menjadi sistem tertutup dan mengubah sistem Pilkada dikembalikan ke DPRD kabupaten/kota dan provinsi adalah sebuah isu yang saya yakin akan menimbulkan efek politik yang berkepanjangan, dan ini jika tidak dimanage dengan baik akan menjadi polemik yang negatif dan berkepanjangan,” jelasnya.

“Maka pada sisi ini penting bagi Prabowo untuk menjaga demokrasi yang terbuka di Indonesia dan menjadikan Prabowo yang meskipun berasal dari militer tapi menunjukkan dia sebagai presiden yang merupakan seorang negarawan dan demokratis,” pesan Mirdasy.

Lebih lanjut, pada sektor hukum Mirdasy menggarisbawahi soal polemik pagar laut yang semakin ramai belakangan, bahkan kasus kepemilikan HGB ditemukan di banyak wilayah di Indonesia, bukan hanya di Tangerang.

Menurut dia, kasus tersebut menjadi polemik yang sangat seksi dan menjadi tantangan serius bagi pemerintah untuk segera mengatasi persoalan-persoalan itu. Terlebih, bahwa polemik tersebut ia yakini melibatkan banyak Kementerian yang terkait.

“Pada sisi hukum, polemik belakangan tentang pagar laut itu menjadi sebuah PR yang luar biasa, karena itu pasti menyangkut tidak hanya pada satu kementerian tapi lintas kementerian. Bukan cuma Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP saja, tapi berkaitan dengan hukum dan HAM, juga berkaitan dengan sertifikasi oleh Kementerian ATR/BPN. Ini menjadi isu yang seksi, yang kalau prabowo tidak pandai-pandai menyelesaikannya pasti akan menjadi bumerang yang sangat mengkhawatirkan,” urainya.

Optimisme Pemerintahan ke Depan

Kendati demikian, Mirdasy mengaku masih menaruh optimisme terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan selepas 100 hari pemerintahan ini. Ia berharap pemerintah dapat segera menemukan langkah serta terobosan-terobosan kebijakan dan program yang bisa menuntaskan segala macam pekerjaan rumah yang ada.

“Tapi saya yakin, dengan tingkat kepercayaan publik yang sangat baik, mudah-mudahan Prabowo sebagai presiden beserta seluruh jajaran kabinetnya bisa menjalankan dan menyelesaikan tugas serta PR tersebut dengan baik,” pungkas Mirdasy.