MAKLUMAT – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kader-kadernya yang menjadi kepala daerah agar tidak mengikuti agenda retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Dasco mengaku tidak mau ikut campur soal instruksi PDIP itu, sebab itu urusan internal mereka. Selain itu, agenda retret sendiri juga adalah gawenya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga ia tak mau mencampuri urusan tersebut.
“Itu (Retret Kepala Daerah) biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara,” kata politikus Partai Gerindra itu saat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Jokowi: Mereka Dipilih Rakyat
Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Jokowi menilai bahwa semestinya para kepala daerah tersebut tetap mengikuti agenda retret yang telah dicanangkan oleh Kemendagri. Terlebih, agenda tersebut adalah sarana yang tepat untuk melakukan orientasi dan penyelarasan visi pemerintah.
“(Retret) Ini kan urusan ke pemerintahan. Yang diundang kepala daerah. Yang mengundang Presiden. Ya mestinya hadir, datang,” ujar Jokowi di Solo, Jumat (21/2/2025).
Jokowi menandaskan, para kepala daerah itu dipilih oleh rakyat. Sebab itu, Ia menegaskan harusnya mereka mengesampingkan kepentingan-kepentingan lain selain kepentingan untuk menyejahterakan rakyat.
“Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain,” tandasnya.
Instruksi Ketua Umum PDIP
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang berasal dari partai berlogo kepala banteng itu agar mengurungkan niatnya dalam mengikuti agenda retret kepala daerah yang digelar di Akmil Magelang.
Instruksi itu tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025 dan ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri.
“Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI,” bunyi surat tersebut, dikutip Jumat (21/2/2025).
Atas dasar tersebut, Megawati menginstruksikan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
Selain itu, poin kedua instruksi tersebut juga meminta para kepala daerah tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
