LEMBAGA Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) harus terbiasa untuk mendiskusikan urusan politik secara terbuka. Terutama ketika mengambil keputusan politik yang harus diawali dengan cara dialog dan bermusyawarah. Hal itu agar keputusan politik yang diambil bisa bijak, cerdas, dan ketika dijalankan juga akan baik.
Demikian pesan Ketua LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Muhammad M. Mirdasy ketika diwawancarai Maklumat.id, Jum’at (8/9/2023). Pembicaraan menyangkut dukungan politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Menurut Gus Mirdas, sapaan karib putra dari KH Abdurrahim Nur (alm) tersebut, pola pikir politik para pimpinan LHKP sudah seyogyanya diubah. Dari yang awalnya sifatnya eksklusif ketika mendiskusikan politik, bisa berubah menjadi terbuka. Termasuk bisa terbuka ketika mendiskusikan keberpihakan politik.
“Kita ingin agar LHKP terbuka ketika mendiskusikan politik. Terutama bisa terbuka ketika mendiskusikan keberpihakan politik. Sebisa mungkin ada dialog dan musyawarah lebih dulu,” ujar Gus Mirdas.
Gus Mirdas juga meminta, agar personil LHKP tidak takut untuk berdiskusi dan berdialog secara terbuka menyangkut urusan politik. Namun, harus dengan mengedepankan rasionalitas dan terbuka dengan berbagai data, baik itu hasil survei atau informasi politik lainnya.
Sebaliknya, Mantan Ketua PWPM Jatim itu mewanti-wanti, agar jangan sampai pimpinan LHKP ketika mendiskusikan politik dilakukan di bawah tangan, atau di balik meja. Apalagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian cara mendukungnya juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi pula.
“Politik itu soal pilihan dan pastinya keberpihakan. Kita, LHKP PWM Jatim ingin menunjukkan bahwa berpolitik itu haruslah terbuka. Mari berdialog, bermusyawarah dan terbuka ketika kita berpolitik. Itu agar kita bisa wise atau bijaksana dan cerdas melihat politik. Kita berusaha berpolitik dengan sebaik mungkin,” tegasnya.
Meski, dia menambahkan, keterbukaan dalam mendiskusikan politik itu sifatnya tetaplah terbatas alias tidak bebas sepenuhnya. Yakni, ketika mendiskusikan atau membicarakan urusan keberpihakannya politik dengan pihak luar atau dengan eksternal Persyarikatan.
“Kalau mendiskusikan politik dan kita berhadapan dengan orang luar, kita memang harus tetap membatasi diri. Namun kalau dengan sesama kita, LHKP, ya harus terbuka. Kita harus terbiasa terbuka mendiskusikan politik di antara internal Persyarikatan,” ungkapnya.
Gus Mirdas mengharapkan, para Ketua LHKP bisa mengetahui peta politik yang ada ditempatnya dengan berpegang pada data, bukan prasangka. Juga tidak berdasarkan emosi keperpihakan. Adapun ukuran utamanya adalah kepentingan Persyarikatan yang harus dimenangkan. Bukan pada kepentingan orang perorang.
“Libatkan sebanyak mungkin Pimpinan Muhammadiyah dan Ortom untuk bermusyawarah. Meski tidak seluruh daerah membutuhkan rekomendasi atas caleg KaderMu,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
