MAKLUMAT — Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mendoakan agar Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan untuk menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Busyro, pembangunan IKN telah menimbulkan banyak masalah sejak awal.
Pernyataan itu disampaikan dalam Diskusi Publik yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim dengan tema Perkembangan Politik, Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik di Tanah Air. Kegiatan berlangsung di Kantor PWM Jatim, Ahad (25/1/2026).
“Bukan karena tanahnya sangat tidak layak, tapi IKN juga mengganggu keseimbangan alam dan melahirkan konflik horizontal yang sangat parah,” ujarnya.
Busyro menambahkan, sejak awal dibangun, IKN telah menghadapi sejumlah masalah. Salah satunya terkait transparansi akses dokumen teknis AMDAL pada masa awal pembangunan.
Prostitusi di IKN
Di tengah pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan, muncul persoalan klasik yang kembali mencuat, yakni praktik prostitusi. Busyro menjelaskan pihaknya telah melakukan riset terkait isu ini.
“Masifnya industri seks dan prostitusi sebagai dampak aktivitas pembangunan IKN mengakibatkan peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS. Ini menjadi persoalan penting di samping dampak buruk lainnya yang sudah ada,” jelasnya.
Pada awal pembangunan IKN pada 2022, sebanyak 12.123 tenaga kerja dari berbagai daerah didatangkan untuk proyek ambisius Presiden Joko Widodo. Hingga Juli 2024, jumlah pekerja meningkat menjadi 27.000, dengan 30 persen berasal dari Kalimantan dan 70 persen dari luar Pulau Kalimantan.
Pergerakan masyarakat yang tinggi menyebabkan pertumbuhan populasi yang cepat dan potensi penyebaran penyakit tidak bisa dihindari. Praktik prostitusi juga muncul melalui aplikasi online dan ditemukan di tiga wilayah Kecamatan Sepaku, yakni Bumi Harapan, Pasar Sukaraja, dan Pasar Bukit Raya.
“Jika persoalan ini tidak segera ditangani, dampaknya akan lebih luas, tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga bagi tatanan sosial di IKN,” ujarnya.
